Tak Mau Jual Murah, Bahlil Kendalikan Produksi Batu Bara Lewat RKAB

Pemerintah mengendalikan produksi batu bara nasional untuk menghentikan tren penurunan harga sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara di sektor pertambangan.

Langkah ini diambil setelah pasokan batu bara Indonesia yang mencapai 43 persen dari total perdagangan dunia pada tahun lalu justru memicu kelebihan pasokan (oversupply), serta menekan profitabilitas industri dan pendapatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, koreksi volume produksi terbukti efektif mendongkrak Harga Batubara Acuan (HBA) hingga menyentuh level 154 dolar AS per ton pada tahun ini.

"Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita," kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).

Ia menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun, sementara yang diperdagangkan antarnegara sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton, atau setara 43 persen pasokan dunia.

Besarnya pasokan itu tidak berbanding lurus dengan keuntungan. Profit perusahaan tidak terlalu besar dan pendapatan negara tidak maksimal. Menurut Bahlil, pembukaan lahan tambang yang masif membuat batu bara Indonesia akhirnya dijual murah.

Bahlil mengaku sempat berupaya menaikkan harga acuan, namun tidak diindahkan pasar. Pemerintah kemudian memilih menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan lewat kontrol produksi. Hasilnya, harga batu bara tahun ini bisa mencapai US$154 per ton.

"Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," ujarnya.

Merespons peningkatan jumlah perusahaan yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari sekitar 500 pada 2025 menjadi 650 pada 2026, Bahlil meminta para pengusaha tidak saling mendahului.

Memahami jika pengusaha ingin mendapat keuntungan maksimal, ia mengingatkan bahwa pembagian kuota harus adil.

Menurutnya, kondisi ideal adalah produksi tinggi dengan harga bagus. Namun, ketika harga sedang turun, produksi tidak boleh digenjot secara jorjoran.

Strategi ini sejalan dengan tren penerimaan negara. Bahlil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2025 berada di kisaran Rp130-135 triliun, dan per 1 Oktober 2026 telah menembus Rp141 triliun. Hingga akhir 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp160-165 triliun.

Melalui pengendalian produksi, pemerintah memastikan batu bara Indonesia tidak lagi dijual murah, serta tetap menjaga cadangan agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.