BPKS Dorong Sabang Jadi Transshipment Hub Logistik Regional

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen ungkap tengah mendorong penetapan Pelabuhan Sabang, Aceh, sebagai pusat alih muat regional atau transshipment hub.

Upaya itu untuk memaksimalkan potensi perdagangan dan logistik di wilayah perbatasan. Harapannya ke depan Sabang mampu menjadi kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan barang dari luar negeri masuk, diolah, hingga didistribusikan ke berbagai wilayah lainnya. 

"Hal utama yang kita butuhkan adalah kebijakan nasional untuk menetapkan pelabuhan ini menjadi pusat alih muat," kata Iskandar dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bersama media di Kota Sabang, Aceh, Kamis (5/11).

Sebelumnya, Sabang diproyeksikan sebagai zona perdagangan bebas (FTZ) dengan menggunakan aktivitas barang masuk dan keluar wilayah Sabang sebagai pemasukan dan pengeluaran barang. Padahal dalam ekonomi, aktivitas tersebut mengarah pada ekspor dan impor barang.

Dalam prosesnya, di Pelabuhan Sabang dibangun Container Terminal 3 (CT3) yang memiliki luas sekitar 12 hektare (ha). Selanjutnya terminal ini dirancang untuk menjadi transshipment hub, yang sudah direncanakan sejak awal 2000-an.

"Jadi karena didesain untuk transshipment hub, dibayang dulu mimpinya adalah kapal-kapal yang melintas, lalu kemudian bisa memanfaatkan pelabuhan kita menjadi hub, lalu kemudian didistribusi ke pelabuhan-pelabuhan lain, tetapi setelah belasan tahun ini dibangun, sampai sekarang ini belum jalan," ungkapnya.

Meski kebutuhan investasi untuk mengembangkan CT-3 sebagai pusat alih muat belum dikaji kembali, Iskandar mengungkapkan India telah lima kali menyampaikan minat bekerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Sabang sejak 2018.

Bahkan pada 2001, konsultan asal India pernah melakukan studi untuk menghitung kebutuhan investasi pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pusat alih muat regional yang dapat mendukung kegiatan perdagangan India.

Studiitu rampung 2003dan memperkirakan kebutuhan investasi mencapai US$104 juta atau setara Rp1.879 triliun (kurs Rp18.068). India juga menawarkan skema pembiayaan dengan porsi investasi pemerintah India 80-85 persen, sedangkan RI diharapkan 15-20 persen.

"Sampai sekarang pusat logistik itu belum terwujud. Kami masih mengusulkan kepada pemerintah agar pelabuhan yang sudah dibangun dengan fasilitas memadai itu memiliki kejelasan arah pemanfaatan melalui agenda nasional," ujar Kepala BPKS itu.

Di samping itu, BPKS melihat potensi Pelabuhan Sabang untuk dikembangkan sebagai pangkalan logistik bagi kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah South Andaman. Menurutnya, pengembangan fungsi tersebut tidak membutuhkan investasi terlalu besar karena sebagian fasilitas pendukung telah tersedia.

Fasilitas yang dibutuhkan antara lain area terbuka dan gudang dengan luas sekitar 10.000 meter persegi. Sementara itu, Sabang saat ini telah memiliki fasilitas gudang seluas sekitar 4.000 meter persegi.

Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai untuk kebutuhan pendanaan, Sabang bisa melibatkan Danantara sebagai potensial investor.

"Ada berbagai proyek yang mungkin financing-nya masih belum jelas, sebenarnya kalau kita connect dengan Danantara dengan potensial investment yang dia bisa alokasikan, itu juga akan menjadi good opportunity sebenarnya untuk beberapa daerah yang termasuk Sabang yang membutuhkan," ujar Faiz menanggapi pernyataan BPKS.

Tak hanya untuk proyek pembangunan pusat alih muat, Faiz juga menilai Sabang memiliki potensi kuat di sektor agrikultur. "Jadi kalau misalnya hilirisasi value added itu bisa dilakukan di agrikultur Aceh juga, itu juga bisa kita bisa mengambil curuk dari tren nasional tadi masuk ke dalam ekonomi regional di Aceh," tandas Faiz.