Indonesia Masih Minim Fasilitas Wisata Kapal Pesiar

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Jumat, 08/01/2016 18:30 WIB
Tahun 2016, pemerintah menetapkan target 350-400 kedatangan kapal pesiar. Sementara untuk tahun 2019, jumlahnya diharapkan bisa mencapai 500 kedatangan. Kapa
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai negara kepulauan, Indonesia dinilai sangat cocok untuk dijadikan destinasi kapal pesiar. Mempunyai 17 ribu pulau membuat Indonesia memiliki banyak destinasi yang seharusnya bisa dikunjungi dengan kapal mewah tersebut.

Potensi perkembangan wisata kapal pesiar di Indonesia terbukti dari naiknya jumlah kunjungan kapal pesiar tiap tahunnya. Managing Director Cruise Asia Indonesia Sediya Yasa mengatakan jumlah kedatangan kapal pesiar tahun 2016 pun akan lebih besar dari tahun 2015 yang mencapai sekitar 400 kedatangan, apalagi kalau beberapa fasilitas di pelabuhan bisa diperbaiki.

"Kenaikan dari 2014 sekitar 15-20 persen. Saya yakin tahun ini bisa lebih tinggi kalau Tanjung Benoa bisa diubah fungsinya, kenaikan dari sekarang bisa 30-40 persen," kata Yasa ketika ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (7/1).


Saat ini, menurut Sediya infrastruktur dan fasilitas belum memadai. Misalnya saja dari sisi kedalaman laut. Pasalnya kapal pesiar tidak bisa sembarang bersandar karena butuh kedalaman yang cukup untuk merapat.

Di Tanjung Benoa, Bali pun, Sediya mengatakan saat ini kedalaman laut tersebut belum memadai. Kapal pesiar yang ingin melakukan turn around atau bongkar muat penumpang belum bisa merapat.

“Pelabuhan Benoa sudah diminta seperti itu dari beberapa tahun lalu, cuma sampai sekarang belum terjadi," ujar Yasa.

Padahal, kata dia, jika Pelabuhan Benoa sudah bisa dijadikan titik kapal pesiar melakukan turn around, pelabuhan itu bisa menyumbang jumlah kedatangan wisatawan yang lebih banyak lagi.

Ditambah lagi, di beberapa wilayah lainnya, permintaan kunjungan juga sudah banyak, Pulau Komodo, misalnya. Yasa mengatakan Pulau Komodo memiliki permintaan kunjungan yang paling banyak. Alasannya karena pulau tersebut merupakan habitat komodo satu-satunya.

Untuk saat ini, kebanyakan kapal pesiar yang datang baru bisa transit dan berkunjung satu hari saja. Seperti yang dilakukan kapal pesiar MS Volendam asal Belanda yang transit di Jakarta, kemarin, Kamis (7/1).

MS Volendam melakukan perjalanan selama 14 hari dari Singapura ke Jakarta, Semarang, Probolinggo, Bali, Lombok, Surabaya dan kembali ke Singapura. 

Kapal pesiar MS Volendam transit di Jakarta, Kamis, 7 Januari 2015. (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)

Bidik 500 Kedatangan di Tahun 2019

Dengan terus meningkatnya angka kunjungan kapal pesiar ke Indonesia, pemerintah pun menetapkan target yang cukup tinggi untuk wisata yang tergolong sebagai wisata mewah itu.

Tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menetapkan target 350-400 kedatangan kapal pesiar. Sementara untuk tahun 2019, jumlahnya diharapkan bisa mencapai 500 kedatangan.

Dewan Kehormatan Kementerian Pariwisata Indroyono Soesilo yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan untuk mencapai target tersebut pemerintah pun telah menetapkan beberapa peraturan yang memudahkan kapal pesiar berdatangan ke Indonesia.

"Dengan adanya perpres 104 tentang bebas visa, dan kebijakan mengenai kemudahan perizinan masuknya kapal cruise dan kapal layar dan yacht, sekarang berdatangan kapal-kapal seperti ini," kata Indroyono.

Untuk saat ini, pemerintah sedang melakukan monitoring terhadap kebijakan yang baru ini. Banyaknya pihak yang terlibat membuat semua pihak harus berkoordinasi dengan baik agar kebijakan pun bisa diterapkan.

Indroyono mengatakan saat ini masih perlu beberapa perbaikan terkait pelayanan kedatangan wisata kapal pesiar. Integrasi antar lembaga sampai petugas di lapangan harus ditingkatkan, seperti bea cukai, pihak imigrasi, karantina, dan pihak pelabuhan.

Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. (ANTARA/Nyoman Budhiana)
Meski ada kebijakan tentang bebas visa, pihak swasta yang mengurus tentang kedatangan atau perjalanan wisata kapal pesiar masih kebingungan dengan mekanismenya. Sebab, di pelabuhan belum ada fasilitas terkait pengecekan visa.

"Mungkin kurang sosialisasi belum disampaikan ke pengusaha kapal pesiar. Kalau free visa kan ada fasilitas. Di sini belum ada," ujar Yasa.

Oleh sebab itu, Yasa menyarankan agar pemerintah melakukan koordinasi yang lebih jauh lagi dengan pihak industri untuk melakukan evaluasi. Bagaimanapun, pihak swasta adalah salah satu pihak yang paling berperan dalam kemajuan pariwisata di Indonesia.

"Harus berkoordinasi lebih jauh dengan industri apa yang dibutuhkan pasar, seperti apa yang dibutuhkan. Dengan cara itu mungkin akan bsia menjaga bisnis kapal pesiar yang sudah ada sekarang dan bisa meningkatkan," kata Yasa.

"Kuncinya pengembangan pelabuhan di Benoa. Kalau sudah ada koordinasi yang baik untuk kapal pesiar bisa sandar, terminalnya memadai, kami sangat yakin akan banyak cruise lain membawa kapalnya ke Indonesia. Australia sudah sangat menginginkan itu." (les)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK