Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk kali pertamanya, United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan program kesetaraan gender di Indonesia atau UNDP Indonesia's Gender Equality Strategy.
Program tersebut disampaikan Deputy Country Director UNDP Indonesia, Francine Pickup saat menggelar pertemuan dengan media di Jakarta, pada awal Maret lalu.
"Strategi-strategi dalam program ini diharapkan dapat lebih mempromosikan kesetaraan gender di manapun," ujar Francine.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun strategi-strategi dalam program itu yakni menghasilkan empat capaian dalam pekerjaan dan penghasilan yang layak, akses setara dalam pelayanan sosial yang berkualitas dan perlindungan sosial, manajemen sumber daya yang berkelanjutan dan peningkatan ketangguhan, serta akses terhadap institusi publik yang responsif dan perlakuan yang adil.
Masing-masing capaian memiliki poin masukan sebagai rencana kerja periode 2017-2020.
Francine mengatakan program yang paling menantang dalam perjuangan kesetaraan gender di Indonesia adalah peningkatan akses keadilan untuk perempuan dalam sistem formal maupun informal. Dalam hal ini, Francine mengambil contoh apa yang telah UNDP lakukan di Aceh.
"Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat, karena perempuan bisa jadi pelopor kedamaian lewat dialog dalam komunitas," tambahnya.
Aktris yang juga turut aktif sebagai penggerak Sustainable Development Goals, Hannah al Rashid berkesempatan untuk mengunjungi Aceh di mana UNDP memberdayakan seribu perempuan Aceh di 12 kabupaten untuk menjadi ketua adat. Para ketua adat inilah yang berperan dalam penyelesaian konflik yang dialami perempuan di sana. Konflik yang umum terjadi biasanya soal kepemilikan tanah atau kekerasan dalam rumah tangga.
"Ibu-ibu di sana sangat hebat. Mereka berada di kampung dan seharusnya kita yang di kota ini bisa seperti mereka," ujar Hannah.
Kesetaraan genderDalam situs resmi PBB, Indonesia telah sukses mencapai Millenium Development Programm (MDP) dengan target pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dasar dan mengurangi kasus kemunculan penyakit tertentu.
Pencapaian itu membuat Indonesia mulai melangkah menuju 17 capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun capaian ke-lima dalam SDGs itu adalah mencapai kesetaraan gender.
Menteri Pemberdayaan Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memaparkan salah satu contoh keprihatinannya adalah soal sulitnya perempuan untuk duduk di kursi legislatif.
Kata dia, trennya menurun, dari 23 persen menjadi 17 persen. Padahal, menurutnya jika mereka duduk di kursi legislatif, mereka akan bicara soal perempuan dan anak. Dengan adanya program kesetaraan gender, Yohana berharap, kesetaraan gender bisa terwujud.
"Saya harap, 2020 tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. 2020 tercapai kesetaraan gender," katanya.
Selain itu, Yohana juga menyoroti kurangnya jumlah perempuan yang menjadi pemimpin di Indonesia. Hingga kini, hanya 77 perempuan yang menjadi bupati, walikota atau wakil wali kota. Belum ada yang menjadi gubernur. Menduduki posisi penting dalam legislatif maupun posisi di pemerintahan lain memang memerlukan biaya besar, sehingga menurut Yohana, hal ini membuat perempuan enggan.
Perempuan di dunia kerjaDi sisi lain, menurut pengusaha Shinta Widjaja Kamdani, banyak perempuan enggan untuk meninggalkan posisinya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dalam perusahaan, terdapat promosi yang memungkinkan siapapun untuk duduk di posisi yang lebih tinggi, tetapi Shinta berkata, kalau dilihat hanya sedikit perempuan yang mengambil kesempatan ini.
"Hal ini disebabkan perempuan punya banyak kekhawatiran, apalagi soal efek dalam kehidupan keluarganya," kata Shinta.
Ia juga menambahkan, usaha mencapai kesetaraan gender dapat dimulai dari tempat kerja. Seorang pemimpin di perusahaan harus mulai menerapkan kesetaraan gender mulai dari proses rekruitmen, flexible hours saat perempuan sedang hamil juga didukung dengan infrastruktur misal ruang bagi ibu untuk menyusui.
(rah)