Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya selalu menekankan pentingnya Indonesia Incorporated untuk mendongkrak pariwisata. Tanpa kolaborasi antarpihak tersebut, pariwisata akan jalan di tempat.
"Dukungan penuh seluruh
stakeholder akan memberikan akselerasi yang luar biasa pada pariwisata kita. Diperlukan dukungan dan komitmen penuh terutama para CEO atau
leader dari berbagai pemangku kepentingan," kata Arief dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (7/6/2017).
Apalagi sudah ada keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sektor pariwisata. Arief menyebut, Jokowi telah menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas selain infrastruktur, maritim, pangan dan energi. Bahkan, pariwisata dijadikan
core economy bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pariwisata dianggap komoditas yang paling
sustainable, paling menyentuh ke level bawah masyarakat dengan
share economy, dan
performance setiap tahunnya menanjak, hanya pariwisata. Minyak dan gas bumi, batu bara, kelapa sawit terus merosot," tambah Arief.
Wujud nyata dukungan Jokowi bisa dilihat dari pengembangan infrastruktur di destinasi prioritas atau 10 Bali Baru. Oleh karena itu, Arief berharap pemangku kepentingan di level daerah tidak ragu lagi mengembangkan potensi wisatanya.
"Harus ada
spirit Indonesia Incorporated. Negara ini hanya akan dapat memenangkan persaingan di tingkat regional dan global apabila seluruh kementerian/lembaga sampai ke CEO Commitment daerah bersatu padu untuk fokus mendukung
core business yang telah ditetapkan," tegasnya.
Arief mengimbau agar pemda memperhatikan unsur 3A dalam mengembangkan wisata, yaitu Amenitas, Akses, dan Atraksi. "Kalau itu sudah kuat semua, masih ada satu lagi yang 50% paling menentukan sukses tidaknya sebuah program, yakni
track record CEO Commitment-nya. Bagaimana pimpinan daerahnya? Apakah mereka benar-benar serius dan konkret dalam membangun daerah dengan pendekatan pariwisata," tutur dia.
Menurut Arief, peran gubernur, bupati, wali kota menentukan kesuksesan daerah membangun sektor wisata. Diawali dengan komitmen orang nomor satu di daerah itu, maka semua program akan berjalan mudah.
"Begitu pun sebaliknya. Karena tugas pemimpin itu menentukan arah dan mengalokasikan sumber daya," lanjut dia.
Keseriusan menggarap potensi wisata bisa dilihat dari cara pemda memprioritaskan sumber daya dan anggaran di sektor pariwisata.
"Kalau mau berterus-terang, saya hanya akan bantu provinsi, kabupaten/kota yang gubernur atau bupati/walikota yang benar-benar
committed dan konsisten membangun pariwisata," kata Arief.
Dia mencontohkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Arief menilai, keduanya patut diteladani dalam membangun pariwisata sebagai
core business bagi daerahnya.
"Kita bisa lihat hasilnya sungguh luar biasa. Banyuwangi yang semula terkenal sebagai Kota Santet kini lebih dikenal karena pariwisatanya. Begitu pula dengan Sulut,
growth kedatangan wismannya sangat mengagumkan, terutama dari Tiongkok," sambung Arief.
Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang membuat Babel menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tercepat. Contoh lainnya Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Danau Toba, Sumatera Utara yang sudah kompak membangun pariwisata di Danau Toba kembali menjadi primadona pariwisata.
"Saya selalu bilang, ketika CEO-
nya committed, everything goes easier, faster and better. Coba kalau gubernurnya lelet, tidak akan mungkin itu terjadi. Kalau menunggu CEO yang lelet, hanya akan membuang waktu dan capek. Lebih baik kita dukung CEO yang punya komitmen tinggi terhadap sektor pariwisata dan cepat kerjanya," tegas Arief.
Di penghujung pesannya, Arief mengatakan keseriusan, keberpihakan, dan kejelasan pimpinan daerahnya akan berdampak pada kesuksesan pariwisata. "Dengan komitmen dan dukungan CEO serta seluruh
stakeholder, tidak mustahil target 20 juta wisman pada 2019 akan tercapai!" tutup dia.