Denpasar, CNN Indonesia --
Menteri Pariwisata Arief Yahya terus menggarap daerah perbatasan menjadi destinasi crossborder tourism. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rakor Crossborder oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Rapat tersebut juga dihadiri Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Biro Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata Daerah, Imigrasi, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, dan Kepolisian. Semua pihak fokus membahas seputar
crossborder tourism di Grand Mega Resort and Spa, Ngurah Rai, BalI pada 14- 15 Agustus 2017.
Crossborder tourism dinilai strategis untuk menciptakan kantong-kantong destinasi baru yang digerakkan melalui event. Maka wajar bila tren jumlah kunjungan wisman via crossborder terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pesan Pak Presiden Jokowi yakni menghidupkan ekonomi di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan yang selama 72 tahun Indonesia merdeka ini belum banyak tersentuh," ujar Arief.
Ia melanjutkan pariwisata bisa menjadi jembatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.
“
Benchmarking-nya pun ada. Eropa misalnya. Kunjungan wisman ke Paris bisa menembus 60 juta, Madrid 50 juta, London 40 juta dalam setahun mayoritas dari
crossborder area. Kalau Eropa kejauhan, di Asia Tenggara contohnya juga ada. Singapura 15 juta, Malaysia 25 juta, dan Thailand 30 juta. Salah satu sumbangan yakni dari
borderland tourism, jalur darat, tidak tergantung pada
flight lagI,” jelasnya.
Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana dan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko Astuti juga mengawal agenda Rakor Crossborder bersama 1 kepala biro, 11 asisten deputi, serta 21 bidang dan peneliti.
Pitana juga punya pandangan yang sama dengan Arief. Menurutnya, memperkuat
crossborder tourism merupakan salah satu solusi untuk menambah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
"Di 2016 kita bisa dapatkan 2 juta wisatawan dari wilayah-wilayah perbatasan. Untuk 2017 targetnya naik menjadi 2,5 juta wisman. Pada 2018 targetnya naik lagi menjadi 3,146 juta,” katanya.
Ia yakin target tersebut bisa dicapai. Sebab hitungan kasarnya sudah dirancang, sudah ada 217
event yang disiapkan di
crossborder area. Kepri yang memiliki Batam dan Bintan masih menjadi mesin penyumbang tertinggi. Dengan 110 kegiatan, Batam dan Bintan diproyeksikan mampu mendulang 2,187 juta wisman. Lalu disusul Nusa tenggara Timur di 4 wilayah dengan 35
event dan tercatat 399 ribu wisman.
Sedangkan ada 12
event yang disiapkan di lima wilayah Papua. Proyeksinya, ada 169 ribu wisman yang datang melalui Papua. Kemudian ada 28
event yang disiapkan di 5 wilayah Kalimantan Barat atau target yang dibidik sejumlah 155 ribu wisman. Untuk Riau, 4 wilayah di Bumi Lancang Kuning telah direncanakan 22
event dengan target 139 ribu wisman.
Kalimantan Utara yang memiliki 2 wilayah perbatasan punya 3
event dengan target 82 ribu wisman. Sementara Sulawesi Utara yang memiliki 3 wilayah perbatasan sudah menyiapkan 7
event kegiatan dengan target 13 ribu wisman. Kemudian Kalimantan Timur memiliki target mendatangkan 2 ribu wisman.
“Ini bisa dicapai lewat festival musik, budaya, wisata kuliner dan belanja, hingga
sport tourism. Saya ingin
crossborder tourism Indonesia bisa seperti Belanda. Negeri Kincir Angin itu sukses mendatangkan 18 juta wisatawan. Sebanyak 13 juta berasal dari negara tetangganya seperti Jerman, Belgia, dan Prancis. Semuanya datang lewat darat,” jelasnya.
Esthy menambahkan, potensi wilayah perbatasan Indonesia dinilai sangat kuat karena keindahan alam dan kekayaan budaya serta kulinernya.
“Saya yakin ini bisa dicapai karena semua yang terkait
crossborder tourism kita rangkul. Kita ajak duduk bareng untuk membuat wilayah perbatasan lebih semarak lagi,” katanya.
Rakor Crossborder juga mengundang narasumber penting. Di antaranya Asdep Potensi Perbatasan Laut BNPP F Gatot Yanrianto, Kombes Hari Prasodjo, Analis Kebijakan Sops Polri Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Heny Wulandari, Biro Pusat Statistik, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelaporan Imigrasi Adhar, dan Analisis Penganggaran Direktorat Anggaran I Kemenkeu Wirawan Setiaji.
Selain itu, dinas pariwisata provinsi perbatasan, dinas pariwisata kabupaten atau kota di wilayah perbatasan, Kadispar Provinsi Bali, Kadispar Kota Denpasar, ASITA, BPPD Bali, STP Bali, Kajian S2 Pariwisata, Universitas Udayana, serta Ketua Yayasan Desa Adat Sanur turut hadir dalam rakor ini.