Berkomitmen Atasi Stunting, Jokowi Dipuji Presiden Bank Dunia
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 05 Jul 2018 12:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memuji Presiden Joko Widodo karena komitmennya memberantas masalah stunting (kerdil) anak.
Menurut Kim, Jokowi punya kepemimpinan yang baik. Hal ini dianggap menjadi bekal dalam penanganan pemberantasan stunting yang sukses.
"Elemen penting dalam program pemberantasan stunting yang sukses adalah visi dan kepemimpinan yang kuat dari atas. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kepemimpinan itu lebih baik dibanding negara berkembang lain sepanjang sejarah," jelas Kim di Desa Caringin, Kabupaten Bogor, Rabu (4/7).
Ia melanjutkan, stunting adalah masalah umum di negara-negara berkembang. Namun, stunting bisa menjadi masalah yang berbahaya jika tidak disembuhkan sesegera mungkin. Sebab, mereka jadi tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam ekonomi masa depan.
Tingkat anak-anak penderita stunting sebetulnya bisa ditekan dengan cepat, namun hanya beberapa negara saja yang bisa melakukan itu. Namun saat kunjungannya ke Indonesia, Kim yakin Indonesia bisa mengatasi masalah stunting sesegera mungkin.
"Kunjungan saya ke Indonesia telah mengajarkan saya bahwa Indonesia bisa memberi contoh bahwa kepemimpinan yang baik, teknologi, dan partisipasi masyarakat sipil bisa membuat negara ini bisa berkompetisi secara efektif di kancah dunia. Itu juga akan menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia," imbuhnya.
Secara khusus, Kim juga mengatakan bahwa Jokowi meminta bantuan Bank Dunia untuk memerangi stunting dengan cara yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi modern, pemanfaatan organisasi masyarakat Islam, dan sektor swasta.
"Jika itu dikombinasikan secara bersama, kami yakin bisa membawa stunting turun secepat mungkin," jelasnya.
Tingkat penurunan stunting di Indonesia sudah turun dari level 37,2 persen dari jumlah balita di tahun 2014 menjadi 26,1 persen di tahun 2016. Meski demikian, angka ini masih di atas standar World Health Organization (WHO) yakni 20 persen.
Kementerian Keuangan sendiri telah mengalokasikan Rp49,76 triliun demi penanganan stunting di dalam APBN 2018 yang disebar ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (chs)
Menurut Kim, Jokowi punya kepemimpinan yang baik. Hal ini dianggap menjadi bekal dalam penanganan pemberantasan stunting yang sukses.
"Elemen penting dalam program pemberantasan stunting yang sukses adalah visi dan kepemimpinan yang kuat dari atas. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kepemimpinan itu lebih baik dibanding negara berkembang lain sepanjang sejarah," jelas Kim di Desa Caringin, Kabupaten Bogor, Rabu (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, stunting adalah masalah umum di negara-negara berkembang. Namun, stunting bisa menjadi masalah yang berbahaya jika tidak disembuhkan sesegera mungkin. Sebab, mereka jadi tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam ekonomi masa depan.
Tingkat anak-anak penderita stunting sebetulnya bisa ditekan dengan cepat, namun hanya beberapa negara saja yang bisa melakukan itu. Namun saat kunjungannya ke Indonesia, Kim yakin Indonesia bisa mengatasi masalah stunting sesegera mungkin.
"Kunjungan saya ke Indonesia telah mengajarkan saya bahwa Indonesia bisa memberi contoh bahwa kepemimpinan yang baik, teknologi, dan partisipasi masyarakat sipil bisa membuat negara ini bisa berkompetisi secara efektif di kancah dunia. Itu juga akan menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia," imbuhnya.
Secara khusus, Kim juga mengatakan bahwa Jokowi meminta bantuan Bank Dunia untuk memerangi stunting dengan cara yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi modern, pemanfaatan organisasi masyarakat Islam, dan sektor swasta.
"Jika itu dikombinasikan secara bersama, kami yakin bisa membawa stunting turun secepat mungkin," jelasnya.
Tingkat penurunan stunting di Indonesia sudah turun dari level 37,2 persen dari jumlah balita di tahun 2014 menjadi 26,1 persen di tahun 2016. Meski demikian, angka ini masih di atas standar World Health Organization (WHO) yakni 20 persen.
Kementerian Keuangan sendiri telah mengalokasikan Rp49,76 triliun demi penanganan stunting di dalam APBN 2018 yang disebar ke Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (chs)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER