Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata Arief Yahya ingin kredit usaha rakyat (KUR) lebih dikembangkan di industri pariwisata karena masih kurang diserap masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor industri pariwisata masih tergolong kecil yakni 3%.
"Karena itu saya minta agar KUR pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9).
Menurut Arief ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata di antaranya kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk
homestay membutuhkan investasi Rp2 triliun dan usaha UMK pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha," ungkap Arief.
Hal itu disampaikan Arief dalam Rakornas Pariwisata III-2018 di Hotel Raffles Jakarta. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkap sektor pariwisata semakin diandalkan. Ia mengatakan pariwisata adalah salah satu tumpuan utama perekonomian domestik.
Menurutnya, sektor pariwisata dinilai memiliki andil cukup besar dalam pendapatan devisa negara, termasuk dalam penciptaan kesempatan kerja dan kualitas lingkungan yang semakin baik.
"Pariwisata punya peranan penting dalam makro ekonomi kita. Tidak hanya sumbangkan devisa, tapi juga penciptaan kesempatan kerja. Pariwisata juga sebagai alat transformasi mengelola sosial, budaya, dan lingkungan. Kualitas lingkungan makin baik," kata Darmin.
Darmin pun menjelaskan telah menetapkan skema kredit atau pembiayaan sektor pariwisata dengan suku bunganya rendah. Skema ini sebesar 7% melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pariwisata.
"Dengan adanya skema KUR Pariwisata ini dapat mendorong optimalisasi pengembangan sektor pariwisata. Khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," ujar Darmin.
Ia menjelaskan bunga KUR disubsidi dari APBN sehingga bisa ditekan menjadi 7%. Subsidi yang disiapkan tahun ini sebesar Rp11 triliun. "Kalau subsidinya Rp11 triliun, kreditnya Rp120 triliun. Kita bisa salurkan Rp120 triliun untuk KUR, untuk kecil dan mikro lebih dari cukup biayai," paparnya.
Dia menjelaskan, kinerja KUR hingga semester I-2018 mencatatkan capaian yang positif. Sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, nilai KUR yang telah disalurkan Rp277,4 triliun dengan outstanding Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM.
"Capaian tersebut diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR pada tingkatan 1,06%. Saat ini, penyaluran KUR dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 tercatat Rp64,6 triliun. Atau 55,2% dari target penyaluran Rp117,08 triliun di tahun 2018," pungkasnya.
(mle/egp)