Kemenpar Gelar Diskusi Jurnalisme Ramah Pariwisata
Kemenpar | CNN Indonesia
Rabu, 19 Des 2018 19:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan para jurnalis untuk mencanangkan jurnalisme yang ramah pariwisata melalui Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Kila Senggigih Beach Lombok.
Pakar Komunikasi Politik, Kadri mengatakan media yang berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, penghibur, pengontrol sosial, dan berperan sebagai lembaga ekonomi dalam fungsi bisnis sehingga bisa memberi manfaat bagi pembangunan pariwisata. Sebaliknya, media juga bisa menghambat perkembangan pariwisata.
"Apa yang diberitakan media, adalah yang dipotret media. Diharapkan sebuah pencitraan yang bagus dan dengan jarak antara kenyataan dan pemberitaan yang tidak jauh. Ide tentang jurnalisme ramah pariwisata sangat bagus," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/12).
Kadri menyatakan, media tradisional dengan media siber memiliki perbandingan seperti sumber informasi, arahan informasi, jangkauan, kecepatan, akses, relasi pengguna, posisi pembaca, peluang dominasi.
"Kalau media tradisional itu tunggal, satu arah, terbatas, lambat, pada waktu terbatas, ada jarak atau tidak bisa interaktif hanya sebagai konsumen, ada karena sumber tunggal," ujarnya.
"Perbedaannya dengan media siber itu banyak: dua arah atau banyak arah, luas, cepat, tidak terikat waktu dan tempat, dekat dan bisa interaktif, konsumen sekaligus produsen, tidak ada karena banyak sumber," ujarnya.
Kadri menambahkan, citra dan image suatu negara salah satunya ditentukan oleh pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke suatu negara, membuat status citra tersebut aman.
Kadri pun membahas kepentingan publikasi media untuk branding pariwisata. Terutama di media online yang menjadi sarana branding yang strategis. Dijelaskannya, melibatkan media dalam pembangunan pariwisata adalah keniscayaan.
"Harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian, sehingga bisa juga disebut jurnalisme peduli pariwisata. Hal ini juga bisa membantu promosi pariwisata lewat publikasi dan memberi masukan atau catatan membangun di bidang pariwisata lewat forum terbatas," ujarnya.
Sedangkan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Auri Jaya dalam sambutannya mengatakan tahun ini ada dua hal yang disorot oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Selain membangun produk jurnalistik yang ramah anak, para wartawan juga dituntut untuk ramah pariwisata. Hal ini diterjemahkan olehnya dengan membuat sebuah panduan meliput berita-berita tentang bencana.
"Harus dibedakan media konvensional dan media sosial. Kita bergerak dengan rambu-rambu kode etika yang jelas. Tidak begitu halnya dengan media sosial yang bergerak tanpa aturan," tegas Auri.
Auri berharap, FGD kali ini bisa melahirkan sebuah pencerahan bahwa media sosial juga harus memiliki aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik.
"Media sosial selama ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya berita-berita hoax. Dengan adanya kode etik, penyebaran berita bohong bisa diminimalisir dan muaranya pada semakin berkembangnya pariwisata Indonesia," tandasnya.
Sedangkan Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono berharap media tampil sebagai pengawal pariwisata.
"Kita berharap pariwisata menjadi garda terdepan dari pariwisata. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan potensi wisata Indonesia," katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Media dan pariwisata tidak bisa dipisahkan. Kemajuan dan perkembangan pariwisata akan semakin masif dengan adanya kerja sama dari media. Untuk itu, media juga harus memahami dunia pariwisata. Ada sinergi dengan pemerintah. Itulah cara untuk memajukan pariwisata Indonesia," paparnya. (mle/mle)
Pakar Komunikasi Politik, Kadri mengatakan media yang berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, penghibur, pengontrol sosial, dan berperan sebagai lembaga ekonomi dalam fungsi bisnis sehingga bisa memberi manfaat bagi pembangunan pariwisata. Sebaliknya, media juga bisa menghambat perkembangan pariwisata.
"Apa yang diberitakan media, adalah yang dipotret media. Diharapkan sebuah pencitraan yang bagus dan dengan jarak antara kenyataan dan pemberitaan yang tidak jauh. Ide tentang jurnalisme ramah pariwisata sangat bagus," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kadri menyatakan, media tradisional dengan media siber memiliki perbandingan seperti sumber informasi, arahan informasi, jangkauan, kecepatan, akses, relasi pengguna, posisi pembaca, peluang dominasi.
"Kalau media tradisional itu tunggal, satu arah, terbatas, lambat, pada waktu terbatas, ada jarak atau tidak bisa interaktif hanya sebagai konsumen, ada karena sumber tunggal," ujarnya.
"Perbedaannya dengan media siber itu banyak: dua arah atau banyak arah, luas, cepat, tidak terikat waktu dan tempat, dekat dan bisa interaktif, konsumen sekaligus produsen, tidak ada karena banyak sumber," ujarnya.
Kadri menambahkan, citra dan image suatu negara salah satunya ditentukan oleh pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke suatu negara, membuat status citra tersebut aman.
Kadri pun membahas kepentingan publikasi media untuk branding pariwisata. Terutama di media online yang menjadi sarana branding yang strategis. Dijelaskannya, melibatkan media dalam pembangunan pariwisata adalah keniscayaan.
"Harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian, sehingga bisa juga disebut jurnalisme peduli pariwisata. Hal ini juga bisa membantu promosi pariwisata lewat publikasi dan memberi masukan atau catatan membangun di bidang pariwisata lewat forum terbatas," ujarnya.
Sedangkan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Auri Jaya dalam sambutannya mengatakan tahun ini ada dua hal yang disorot oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Selain membangun produk jurnalistik yang ramah anak, para wartawan juga dituntut untuk ramah pariwisata. Hal ini diterjemahkan olehnya dengan membuat sebuah panduan meliput berita-berita tentang bencana.
"Harus dibedakan media konvensional dan media sosial. Kita bergerak dengan rambu-rambu kode etika yang jelas. Tidak begitu halnya dengan media sosial yang bergerak tanpa aturan," tegas Auri.
Auri berharap, FGD kali ini bisa melahirkan sebuah pencerahan bahwa media sosial juga harus memiliki aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik.
"Media sosial selama ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya berita-berita hoax. Dengan adanya kode etik, penyebaran berita bohong bisa diminimalisir dan muaranya pada semakin berkembangnya pariwisata Indonesia," tandasnya.
Sedangkan Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono berharap media tampil sebagai pengawal pariwisata.
"Kita berharap pariwisata menjadi garda terdepan dari pariwisata. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan potensi wisata Indonesia," katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Media dan pariwisata tidak bisa dipisahkan. Kemajuan dan perkembangan pariwisata akan semakin masif dengan adanya kerja sama dari media. Untuk itu, media juga harus memahami dunia pariwisata. Ada sinergi dengan pemerintah. Itulah cara untuk memajukan pariwisata Indonesia," paparnya. (mle/mle)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER