Pelaku BDSM Buka Suara soal RUU Ketahanan Keluarga

Tim, CNN Indonesia | Senin, 24/02/2020 21:05 WIB
Pelaku BDSM Buka Suara soal RUU Ketahanan Keluarga Ilustrasi: Aktivis mengibaratkan penyusunan RUU Ketahanan Keluarga sebagai praktik BDSM yang dilakukan tanpa consent sehingga menimbulkan abuse. (Istockphoto//ADragan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelbagai kritik menghujani perumus Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Mulai dari draf regulasi yang disebut hanya merujuk pada pseudosains alias ilmu semu hingga negara yang terlalu mencampuri urusan privat warganya.

RUU yang masuk prolegnas 2020 ini salah satunya mengatur soal aktivitas seks. Pasal 26 ayat 2 huruf b misalnya, meminta warga untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat dengan melarang penyimpangan seksual dan penyiksaan seksual.

Perumus RUU, Ali Taher Perasong menafsirkan penyiksaan seksual ini salah satunya adalah aktivitas seks BDSM. Ia lantas menghubungkan kasus pembunuhan di Bengkulu akhir tahun lalu dengan BDSM.


Politikus PAN itu menganggap BDSM bisa mengarah ke kriminalitas seperti pembunuhan. Ali menolak argumen bahwa BDSM adalah aktivitas seks yang dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan antarpasangan atau consent.


BDSM sendiri kependekan dari Bondage and Discipline, Dominant and Submission dan, Sadism and Masochism. Praktisi BDSM, Qyla Louzierein menjelaskan penerapannya tak melulu perkara aktivitas seks.

Kata dia, bagi yang serius mempelajari, akan memahami bahwa BDSM bukan sekadar perkara ranjang melainkan juga meliputi perilaku keseharian dalam sebuah relasi atau hubungan.

"BDSM itu spektrumnya luas, jadi BD itu bondage-discipline, DS itu domination of  submission, SMnya itu sadomasochism. Jadi secara general BDSM itu adalah kegiatan, bisa berupa, hanya kegiatan rekreatif, spektrumnya sampai dengan lifestyle," kata Qyla saat ditemui CNNIndonesia.com di kawasan Jakarta Pusat.

Perempuan yang sempat menjadi pembicara mewakili Indonesia di Stockholm Pride 2019 Sweden ini mencontohkan, salah satu inti dari BDSM adalah ada pihak yang selalu ingin memerintah (dominant atau dom) dan ada yang sukarela menuruti (submissive atau sub).

"DS--dua kata di tengah BDSM--ini kan kan soal timpang kuasa antara satu pihak yang memberikan perintah dengan satu pihak yang menaati perintah. Kira-kira sama nggak dengan suami istri di keluarga tradisional ini?" tanya Qyla seraya membandingkan dengan praktik keseharian pada sebagian rumah tangga.


Hanya saja, dalam praktik BDSM, apapun yang akan dilakukan harus berdasar pada persetujuan dan kesepakatan masing-masing pihak atau consent. Bahkan tak jarang kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ketika salah satu mengingkari, maka praktik ini sudah termasuk dalam abuse atau jenis kekerasan.

Peraturan dan perjanjian itu yang akan memastikan praktisi BDSM aman secara medis dan psikologis. Qyla mengatakan, seorang praktisi BDSM sebelumnya wajib memahami prinsip-prinsip ini.

"Jadi sebelum ada label sub dan dom, sebelum ada label sadis and masokis, mereka harus diskusi secara setara. Ini yang saya mau, ini yang saya tidak mau. Mereka harus bertemu di tengah-tengah, masalahnya kalau abuse, abuse itu tidak ada persetujuan," jelas Qyla yang sudah lebih 10 tahun mempelajari seputar BDSM tersebut.

Merasa Terancam

Namun ia memaklumi jika kebanyakan orang mengira BDSM hanya berkaitan dengan aktivitas seks yang melibatkan unsur rasa sakit. Ini karena menurut dia literasi di Indonesia pun masih terbatas. Meski menurut dia ada banyak kajian akademik dari segi filsafat, sosial dan kultural mengenai praktik ini.

"Itu jauh lebih banyak daripada porn atau novel erotis. Tapi orang nggak lihat akademisnya,  mereka cuma lihat porn atau novel erotis makanya mindset mereka cuma sempit di area situ saja," Qyla menyesalkan.


Gagal paham para perumus dan penyusun regulasi ini mengkhawatirkan. Sebab salah-salah aturan tersebut justru mengancam kelompok tertentu. Alih-alih merasa terlindungi, perempuan usia 30an tahun ini justru merasa terancam.

"Aku terancam dalam tiga layer, pertama dari sisi kewarganegaraanku. Aku merasa negara tidak percaya, aku merasa bahwa sebagai warga Indonesia dan aku tidak punya hak untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan diriku sendiri," ungkap dia.

"Aku merasa terancam sebagai perempuan, sebagai makhluk sosial. Karena aku mau punya kebebasan untuk memilih apa mau menikah atau tidak, sesudah menikah ingin punya anak atau tidak, dan apa yang mau kulakukan ke anak," lanjut dia.

Ketiga, lanjut Qyla, terancam karena dirinya adalah praktisi BDSM. Ia merasa pilihan ini merupakan ranah privat yang tak seharusnya dicampuri oleh negara. "Ketika cara aku hidup pun diatur oleh negara, kok rasanya ini demokratis [tapi] rasa fasis ya. Itulah yang membuatku bingung," sambung dia.


Lebih lanjut Qyla mengibaratkan, penyusunan RUU Ketahanan Keluarga ini sebetulnya juga bisa disebut sebagai praktik BDSM. Di mana negara berperan sebagai dom dan rakyat sebagai sub.

"Kalau dibalikin ke undang-undangnya, berarti kan negara sedang mau melakukan sesuatu tanpa persetujuan orang kan, berarti negara abuse dong," tambah dia.

Kerena itu Qyla berharap, pemerintah dan anggota legislatif bijak dalam menyusun undang-undang. Jangan sampai peraturan yang disahkan kelak justru memunculkan dikriminasi atau bahkan kriminalisasi. Ia juga meminta penyusunan undang-undang apapun berpijak pada argumen akademis bukan asumsi belaka.

"Mohon untuk mengerti, bahwa seberkuasa-berkuasanya negara, ada ranah di mana negara tidak boleh campur tangan masuk. Jadi seyogyanya, undang-undang tidak diciptakan untuk mendobrak batas, atau privacy orang."

[Gambas:Video CNN]

(NMA/asa)