Pandemi, BKKBN Akan Pastikan Pasokan Alat Kontrasepsi Lancar

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, wabah Covid-19 juga berdampak pada akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) maupun informasi kesehatan reproduksi seksual. Setiap negara di seluruh dunia saat ini sedang berjuang memastikan pelayanan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tetap tersedia di tengah pandemi Covid-19.

Harto mengungkapkan hal itu dalam webinar Covid-19: Public Health and Economic Perspective pada Kamis (25/6). Webinar diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 sekaligus 50 tahun BKKBN dengan mitra lokal dan internasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, JHCCP, dan Asian Population Association (APA).

"Ketidakpastian dan pembatasan sosial dapat mempengaruhi upaya dalam mewujudkan kependudukan Indonesia yang bersaing. Lapangan pekerjaan dan kemampuan tenaga kerja adalah faktor kunci dalam pemanfaatan bonus demografi," kata Harto, Kamis (25/6).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik mengungkapkan, populasi dunia diperkirakan meningkat 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan, bertambah dari 7,7 miliar pada 2019 menjadi 9,7 miliar pada 2050.

"Sembilan negara termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan antara sekarang dan 2050. Masih terlalu dini, jika saya berasumsi, bahwa wabah itu (Covid-19) mungkin merubah proyeksi populasi global," ujar Rizal.

Ia menjelaskan beberapa hasil pengamatan BKKBN di masa pandemi, seperti para wanita memilih tidak mengunjungi fasilitas kesehatan karena khawatir tertular Covid-19, atau akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rantai pasok alat kontrasepsi pun terancam terganggu, hingga berpotensi menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan. Terlebih, penyebaran virus corona tak pandang kelas sosial maupun ekonomi, dengan perempuan, anak perempuan, migran, dan pengungsi sebagai sub populasi yang paling rentan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam webinar Covid-19: Public Health and Economic Perspective,  Kamis (25/6). (Foto. dok BKKBN)

"Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah (UNFPA, 2020). Pandemi Covid-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita," kata Rizal.

Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs menyebut situasi informasi pelayanan KB di negara lain selain Indonesia menjadi amat terbatas. Implementasi berubah menjadi virtual, yakni lewat saluran-saluran digital dan ponsel. Ia menyayangkan bahwa banyak perempuan, khususnya dari kelompok marjinal, memiliki akses digital terbatas, atau malah tidak sama sekali.

Selain itu, informasi yang beredar saat ini begitu masif dengan banyak rumor dan misinformasi yang membuat masyarakat bingung, bahkan dapat menimbulkan ketakutan. President of Asian Population Association Aris Ananta pun menganjurkan agar BKKBN kembali melaksanakan pelayanan KB seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan ketat. Ia berkata, pelayanan KB seharusnya fokus menjangkau kelompok yang kurang terlayani, terutama di daerah dengan unmet need yang tinggi, termasuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan.

"Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunaan kontrasepsi jangka panjang," kata Aris.

Damanik lalu menambahkan, "BKKBN bekerja sama dengan 500 pemerintah daerah, kami memastikan bahwa distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke 18 ribu fasilitas kesehatan di kabupaten  atau kota sudah sesuai dengan perencanaan re-supply. Inovasi rantai pasok berbasis masyarakat dibantu dengan PLKB telah diperkenankan untuk memberikan kontrasepsi secara langsung kepada pasangan usia subur yang telah memenuhi syarat. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas komitmen gigih mereka dalam mendidik dan tetap menyediakan pelayanan KB dalam situasi saat ini."

Dalam memerangi Covid-19 di Indonesia, BKKBN pun berperan antara lain, dengan kolaborasi bersama Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins (JHCCP Indonesia) untuk mengembangkan strategi komunikasi yang melibatkan 15 ribu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Tujuannya, memperkuat implementasi program di lapangan, khususnya untuk pasangan usia subur.