Paris Buat Aturan untuk Lindungi 'Influencer Anak'

Selain orang dewasa, media sosial juga diramaikan dengan influencer anak-anak. Tingkah polah yang menggemaskan dan pandai membuat warganet sukarela mengikuti mereka di media sosial.

Semakin banyak anak di bawah umur yang memiliki banyak pengikut di media sosial, seringkali mengundang warganet ke kehidupan pribadi, keluarga, dan sekolah mereka.

Uang yang tersedia untuk kid influencer atau anak-anak berpengaruh - beberapa di antaranya diketahui menghasilkan jutaan dolar setahun - telah menimbulkan kekhawatiran, bahwa orang tua mungkin memaksa mendorong anak mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengunggah online daripada mengejar pendidikan mereka.

Ketika mereka menjadi 'sensasi' tersendiri di media sosial, haruskah mereka dianggap sebagai pekerja anak? Siapa yang menyimpan uang yang mereka hasilkan dari media sosial? Pemerintah Prancis mencoba menyelesaikan hal tersebut melalui UU yang disahkan pada hari Selasa.

Menurut anggota parlemen yang mensponsori undang-undang baru di Prancis, Bruno Studer, sebagian besar negara belum mengatur ruang baru ini yang menyentuh masalah dari hak anak hingga privasi dan undang-undang perburuhan.

"Pekerja anak dilarang di Prancis kecuali ada dispensasi khusus, termasuk di internet," kata Studer pada Selasa setelah teks itu disetujui parlemen Prancis dalam pembacaan akhir menjelang penandatanganannya oleh Presiden Emmanuel Macron.

"Sejak 2017 pemerintah telah beberapa kali berkomitmen untuk mengatur dunia digital dengan lebih baik sehingga semua orang lebih terlindungi di sana," ungkap Menteri untuk anak dan keluarga, Adrien Tacquet dikutip dari AFP.

Undang-undang tersebut memperluas perlindungan yang sudah mencakup artis anak-anak dan model fesyen hingga pemberi pengaruh online yang signifikan, yang berarti bahwa pendapatan mereka akan disimpan di rekening bank khusus hingga usia 16 tahun.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan perusahaan mana pun yang ingin mempekerjakan influencer anak untuk mendapatkan izin dari otoritas setempat agar mereka dapat bekerja. Jika tidak dilakukan, mereka bisa dituntut di pengadilan.

Ketiga, undang-undang baru memberikan "hak untuk dilupakan" kepada anak-anak yang berpengaruh, yang berarti bahwa platform internet diharuskan untuk menghapus konten ketika diminta untuk melakukannya.

Peraturan baru tidak akan berlaku untuk semua anak yang mengunggah materi online - hanya untuk mereka yang menghabiskan banyak waktu melakukan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai pekerjaan komersial, yang memberikan penghasilan.