Setahun Jokowi, Ini Cara Kemenkes Hadapi Tantangan Kesehatan

Kantor Staf Presiden (KSP) merilis Laporan Tahunan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2020 yang berisi rangkuman program-program Pemerintah selama satu tahun terakhir, termasuk langkah untuk menangani pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Laporan tersebut memaparkan situasi pandemi yang ada di Indonesia turut mempengaruhi penyesuaian program kerja Pemerintah. Salah satunya adalah prioritas program dan anggaran yang fokus untuk menangani pandemi.

Sebelum kasus pertama diumumkan, Pemerintah telah melakukan antisipasi penanganan COVID-19 dengan cara memulangkan 238 WNI dari Wuhan dan kemudian diisolasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian 23 ribu pekerja di bidang pelayaran juga difasilitasi kepulangannya. termasuk kru Kapal Pesiar Diamond Prince dan World Dream ke Pulau Sebaru.

Pemerintah juga menjaga pintu masuk negara, baik darat, laut, dan udara dengan memperkuat kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk melakukan screening dan deteksi terhadap mobilitas manusia.

Setelah kasus pertama virus Corona ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat pada Maret 2020, lalu seminggu berselang COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global, Pemerintah langsung membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pembentukan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ditunjuk menjadi stakeholder dalam Gugus Tugas tersebut.

Tak berselang lama, Kemenkes langsung mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai panduan karantina wilayah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan ini yang kemudian jadi acuan pemerintah daerah menerapkan PSBB sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan APD termasuk masker, kain, produksi APD dalam negeri digenjot, maka Kemenkes melakukan relaksasi perizinan dan pendampingan UMKM serta membeli hasil produksinya. Hingga kini hasil produksi APD telah mencapai 17 juta per bulan. Jumlah produksi ini melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia bisa melakukan ekspor.

Kemenkes juga melakukan edukasi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, hingga rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Edukasi terus dilakukan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol 3M tersebut.

Pemerintah melalui koordinasi Kemenkes juga meningkatkan spesimen tes COVID-19 untuk melacak penyebaran virus Corona. Dimulai dari hanya ratusan per hari, dan kini setiap harinya sudah mencapai rata-rata 38 ribu. Data per 11 Oktober 2020 juga menyebutkan 2,31 juta orang sudah diperiksa dan jumlahnya terus bertambah.

Foto: Flickr/Sahabat Negeriku

Kemenkes dan stakeholder terkait juga turut mengupayakan tambahan rumah sakit rujukan COVID-19 untuk menampung pasien, salah satunya adalah rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Kemayoran, selain mengerahkan rumah sakit pemerintah dan swasta. Hingga kini telah ada 903 rumah sakit rujukan COVID-19 dengan total kapasitas 51.198 tempat tidur.

Melalui koordinasi bersama Komite Penanganan COVID-19, kementerian, dan lembaga terkait, Kemenkes juga mengupayakan ketersediaan vaksin secepat mungkin. Hasilnya diperoleh titik terang penyediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Ada 3 perusahaan penyedia vaksin asal China yang telah menjalin kesepakatan, yaitu Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan Astrazeneca dari Inggris.

Pelaksanaan imunisasi akan segera dilakukan pada akhir 2020 dengan sasaran prioritas penerima vaksin yakni tenaga kesehatan dan pelayan publik. Imunisasi akan diberikan secara bertahap hingga 2021 kepada 160 juta masyarakat Indonesia. Meski demikian, pemerintah berharap masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan sebagai kunci pencegahan  terpapar dari virus SARS-COV2.

Hal-hal tersebut dilakukan selain untuk mengendalikan kesehatan masyarakat, mengupayakan kesembuhan pasien dari virus Corona, juga untuk menyelamatkan tenaga medis. Mengingat sekurangnya telah ada 127 dokter dan 92 perawat yang gugur akibat terinfeksi COVID-19 ketika bertugas tanpa kenal lelah. Pemerintah juga memberikan intensif dan santunan kepada keluarga tenaga kesehatan yang gugur sebagai bentuk apresiasi tinggi.

Di tengah pandemi yang melanda, Indonesia masih mendapatkan kabar baik dari dunia kesehatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Bayi yang lahir di tahun 2019 memiliki harapan hidup hingga 71,34 tahun, lebih panjang 0,56 tahun dari bayi yang lahir 4 tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kemenkes, prevalensi stunting juga mengalami penurunan, dari 37,2% di tahun 2015 menjadi 27,7% di tahun 2019. Jumlah kematian ibu juga menurun dari 4.990 di tahun 2015 menjadi 4.196 di tahun 2019. Lalu kematian bayi juga turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 26.288 di tahun 2019.

Kementerian Kesehatan masih terus berupaya untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia. Pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia menjadi lebih baik. Diharapkan puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia.

Selain itu guna membangun sumber daya manusia sehat, reformasi fundamental kesehatan dilakukan Pemerintah dengan memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh rakyat berhak mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Jumlah penerima bantuan iuran dan anggaran yang dialokasikan pemerintah juga terus meningkat. Tujuannya untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan yang berkeadilan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Pemerintah juga menyiapkan portal satu data kesehatan berbasis keluarga untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Melalui portal ini keluarga bisa mengakses 12 indikator kesehatan dengan lebih mudah. Kesehatan keluarga menjadi lebih mudah dipantau dan saat ini sudah ada 48,7 juta keluarga yang terdaftar.