Cara Mencegah Radikalisme di Kalangan Pegawai Pemerintah

Selama bulan Ramadan 2022, CNNIndonesia.com menghadirkan program tanya jawab seputar Islam atau Tajil. Kali ini, tanya jawab seputar Islam membahas cara mencegah radikalisme di kalangan pegawai pemerintah.

Tanya
Bagaimana mencegah radikalisme di kalangan pegawai pemerintah?

Jawab
Narasumber: Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rumadi Ahmad

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bagaimana mencegah radikalisme di kalangan pegawai pemerintah?

Ini memang persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, radikalisme dengan istilah-istilah lain seperti ekstremisme kekerasan yang kemudian puncaknya sampai pada terorisme.

Nah, mengapa sih paham radikalisme itu muncul?

Pertama, paham radikalisme itu biasanya orang yang masih mempertentangkan antara Islam dan negara.

Jadi, kalau ada orang-orang yang mempunyai tanda-tanda dia menolak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu masih ada persoalan mengenai paham keislaman dan kebangsaannya.

Yang kedua, dia cenderung permisif terhadap terorisme dan tindakan kekerasan.

Jadi, kalau orang-orang yang cenderung permisif. Misalnya ada terorisme segala macam, itu sebenarnya orang seperti ini mempunyai benih-benih dia memberikan ruang terorisme yang berakar dari radikalisme, itu berkembang di dalam masyarakat.

Sekarang ini, memang pegawai pemerintah mendapatkan sorotan khusus karena pegawai pemerintah ini memang adalah orang-orang yang digaji oleh negara, orang-orang yang mendapatkan kehidupan setiap bulan dari negara, sehingga dia punya kewajiban untuk menjaga eksistensi NKRI.

Kalau orang-orang seperti ini tiba-tiba disusupi paham-paham tertentu yang melihat NKRI sebagai negara tagut, tempat di mana orang boleh melakukan tindak kekerasan bahkan tempat di mana orang diperbolehkan melakukan pemberontakan terhadap NKRI, yang hal itu misalnya masuk ke dalam pemahaman pegawai negeri maka hal itu perlu diselesaikan.

Salah satu caranya adalah yang pertama pemerintah harus mempunyai mekanisme yang ketat dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN), terutama PNS.

Harus diciptakan mekanisme saringan untuk memastikan orang-orang yang menjadi ASN itu memang orang-orang yang paham keislaman dan kebangsaannya itu tidak ada persoalan.

Yang kedua, harus ada pembinaan-pembinaan yang terkait dengan mental ideologi, kemudian pemerintah saya kira juga harus sekarang ini sudah mulai mewaspadai tempat-tempat ibadah, terutama yang ada di kalangan perkantoran pemerintah.

Selama ini, mungkin tempat ibadah itu tidak dikelola dengan baik sehingga muncul orang-orang yang secara sukarela mengelola tempat ibadah itu.

Namun ternyata tempat ibadah itu digunakan untuk memberikan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, NKRI, dan sekarang ini sudah muncul kesadaran itu.

Yang ketiga menurut saya sangat perlu itu, PNS juga harus diberikan kesadaran kalau dia mau mengaji tentang agama dia harus memastikan orang-orang yang menjadi gurunya , itu orang-orang yang mempunyai keilmuan yang baik.

Dia [guru mengaji] harus jelas belajar di mana, siapa gurunya, kalau dia pondok, pondok pesantrennya di mana, dan lain sebagainya.

Jangan sampai salah memilih guru karena kalau kita salah memilih guru maka ke depannya akan menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan.

Saya kira itu dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua untuk memastikan NKRI tetap lestari sampai di masa-masa yang akan datang

Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb