Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai, Bali, belum bisa dibuka untuk umum atau bagi warga yang ingin berkunjung ke venue yang menjadi pertemuan para kepala negara di KTT G20 November lalu.
Area Tahura Mangrove tersebut masih dalam tahap penjagaan, keamanan, dan pemeliharaan. Kemungkinan objek wisata ini baru dibuka untuk publik setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, yang direncanakan pada 2024.
Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ketut Subandi, mengatakan bahwa untuk sumber anggaran pembangunan Tahura Ngurah Rai berasal dari anggaran APBN Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua infrastruktur dan sarana-prasarana tersebut harus dijaga keamanan dan dipelihara oleh Kementerian PUPR. Dan sarana itu belum disuratterimakan dan belum di pemeriksaan dan penilaian oleh tim intern baik ekstern mereka (PUPR)," kata Subandi, saat dihubungi Kamis (8/12).
"Sehingga barang-barang itu harus dijaga. Dan lokasi itu belum dibuka secara umum. Karena itu tadi, infrastruktur itu harus kondisi aman dulu karena harus diserahkan dulu dengan kondisi yang sama, tidak boleh ada kondisi yang menyusut," imbuhnya.
Ia juga menerangkan, soal rencana dihibahkan kepada Pemprov Bali dari Kementrian PUPR, rencananya baru dilakukan pada 2024 dan untuk tahun 2023, Tahura Ngurah Rai masih fase pemeliharaan.
![]() |
"Tapi sarana dan prasarana tersebut akan diserahkan Kementrian PUPR kepada Gubernur Bali tahun 2024. Jadi tahun 2023 masih pemeliharaan dari Kementrian PUPR," jelasnya.
Dia juga menyebutkan, nanti setelah dihibahkan kepada Pemprov Bali, Tahura Ngurah Rai dapat dibuka untuk umum. Saat ini, Tahura Ngurah Rai hanya untuk kegiatan pemerintahan seperti event internasional maupun nasional.
"Nanti dibuka untuk (umum) setelah diserahkan. Jadi, dalam perjanjian kerjasama kami, nanti dalam satu tahun ada pemeliharaan oleh Kementerian PUPR tentunya menjaga keamanan dan pemeliharaannya," terang Ketut Subandi.
"Sementara belum boleh (dibuka untuk umum). Kecuali ada acara tertentu yang sifatnya urgen nanti mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR izinnya, untuk menggunakan sarana prasarana tersebut. Hanya untuk acara tertentu, misalnya untuk pemerintahan, ini kan tamu-tamu masih ke sini acara event-event internasional maupun nasional," ujarnya.
![]() |
Ketut juga menyampaikan, bahwa ke depannya Tahura Ngurah Rai direncanakan untuk menjadi obyek wisata alam maupun wisata religi dan juga industri kreatif.
"Sudah bagus sekali tempat itu, tentunya sarana dan prasarana butuh biaya pemeliharaan ke depan dan potensi untuk dijadikan pengembangan wisata alam dan wisata religi," paparnya.
"Kemungkinan juga wisata untuk industri kreatif di sana. Jadi itu sebuah lokasi yang bagus. Memang ke depan rencana dikembangkan ke obyek wisata mangrove di sana ada pura-pura (untuk) wisata religi dan juga di sana dikembangkan industri kerajinan Bali," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan, bagi warga yang berkunjung ke Tahura Mangrove Ngurah Rai, masih boleh, tapi di luar kawasan hutan mangrove atau di kawasan pura yang ada di sana.
"Kalau mau melihat boleh di luar, dan untuk ke dalamnya belum boleh dan saya tidak punya kewenangan di situ. Jalan untuk berwisata dan mengelilingi jalannya untuk ke pura boleh-boleh saja. Tapi masuk ke sesi foto (mangrove) kepala negara masih belum boleh. Mungkin nanti, adanya keinginan masyarakat (berkunjung) siapa tau ada kebijakan dari Kementerian PUPR," ujarnya.
(kdf/wiw)