Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Satuan Tugas (Satgas) menindak tegas wisatawan mancanegara yang melanggar aturan di Bali.
Sandiaga menyebut, Kemenparekraf telah bergerak cepat bersama Pemprov Bali menangani wisatawan mancanegara yang berulah di Pulau Dewata. Dia mendukung adanya tindakan tegas apabila turis asing tersebut melanggar hukum di Indonesia.
"Kami terus sosialisasikan do's and don'ts, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisman di Bali. Tapi, kami tetap dengan keramahtamahan mengundang wisatawan mancanegara datang ke Indonesia terutama Bali," terang Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Senin (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menargetkan peningkatan jumlah dan kualitas wisman, dengan tetap menghargai masyarakat lokal, tinggal lebih lama, mengeksplorasi destinasi, dan spending lebih banyak," imbuhnya.
Sandiaga menuturkan, komunikasi yang baik kepada wisatawan mancanegara adalah lewat kampanye atau pendekatan yang lebih engaging, sehingga peristiwa turis-turis asing yang berulah hingga melakukan pelanggaran bisa diminimalisasi.
"Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi situasi yang berkembang," ucap mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, memaparkan, hal yang terpenting di Bali salah satunya adalah kenyamanan.
Dia mengakui beberapa bulan terakhir keterangan masyarakat Bali terusik karena ulah segelintir turis asing dari sebuah negara, di mana mereka tidak taat aturan saat berkendara, berkonflik dengan wisatawan, dan melanggar aturan saat beriwsta.
"Mereka juga menyalahgunakan kunjungan mereka ke Bali. Pak Gubernur melarang wisatawan menggunakan sepeda motor untuk menghindari masalah-masalah tersebut, untuk itu, kami membuat satgas yang berisikan berbagai perangkat keamanan mulai dari Polda hingga pecalang yang akan menertibkan wisatawan yang melanggar. Hal itu tujuannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sektor pariwisata di Bali," jelas Tjokorda Oka Artha.
(wiw)