Sandiaga soal UNESCO "Kartu Kuning" Danau Toba: Jumlah Turis Tak Turun

Organisasi Internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, UNESCO, memberi "kartu kuning" alias peringatan terhadap Danau Toba di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu Global Geopark.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons peringatan UNESCO dengan langkah akan melakukan sinergi dalam pengelolaan kawasan Kaldera Toba. Sandiaga menyebut peringatan itu sebagai alarm untuk pariwisata Indonesia.

Kendati demikian, menurut Sandiaga, peringatan dari UNESCO tidak berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Kemenparekraf juga masih menanti keterangan resmi dari UNESCO terkait peringatan mereka terhadap Danau Toba.

"Dari segi kerugian belum ada yang kita catat karena tentunya yang perlu kita pastikan bahwa komunikasi dan narasi keluar bahwa kita serius menangani ini," ujar Sandiaga dalam diskusi secara daring di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (2/10).

"Sebetulnya apa yang di-highlight oleh UNESCO itu kita lagi menunggu teks lengkapnya," imbuhnya.

Dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023, kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapatkan peringatan dari UNESCO. Peringatan itu terkait badan pengelola wilayah tersebut yang tidak memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan UNESCO.

UNESCO mendesak Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan validasi ulang dua tahun kemudian.

Untuk membenahi pengelolaan kawasan Kaldera Toba, Sandi menuturkan akan mendorong kolaborasi antara Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam mengelola kawasan wisata geopark itu, termasuk turut melibatkan pemerintah pusat maupun daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

"Ke depan akan lebih banyak integrasi antara kegiatan-kegiatan di Badan Otorita dan juga ke Badan Pengelola dan integrasi ini akan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan jugastakeholderterkait lainnya," terang politikus PPP ini.

Sementara itu, Direktur Utama BPODT Jimmy Panjaitan mengutarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bakal menata ulang aspek sumber daya manusia BPTCUGGp sesuai rekomendasi dari UNESCO.

"Dalam waktu dekat Pemprovsu menyatakan akan melakukan reorganisasi dan penyegaran SDM sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO Global Geopark," ucap Jimmy.