Thailand Perketat Aturan, 7 Ribu Toko Ganja Tutup Massal pada 2025
Lebih dari tujuh ribu toko ganja di Thailand tutup massal pada 2025 usai pemerintah setempat memperketat regulasi.
Jika sebelumnya bisnis ganja di Negeri Gajah Putih ini sangat bebas untuk digunakan secara rekreasional, sekarang ganja hanya boleh digunakan untuk keperluan medis.
Pemerintah menilai selama ini regulasi ganja di Thailand telah salah kaprah. Karena itu, pemerintah Thailand berupaya untuk mengembalikan ganja ke fungsinya sebagai obat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Kesehatan Masyarakat, Pattana Promphat mengatakan bahwa ini adalah rancangan peraturan menteri yang mengatur izin untuk belajar, meneliti, mengekspor, menjual atau memproses ganja untuk tujuan komersial.
Di bawah peraturan baru, kata Pattana, penjual ganja haruslah toko atau fasilitas yang memang ditunjuk secara hukum. Resep harus diberikan oleh dokter yang berwenang dan bertanggung jawab. Selain itu, yang boleh mengonsumsi hanya pasien yang diidentifikasi membutuhkan ganja untuk pengobatan.
"Bisnis terkait ganja harus beradaptasi, dan operator perlu mempertimbangkan prosesnya," ujar Pattana Promphat, dilansir dari The Nation Thailand.
Saat ini, toko-toko yang memegang lisensi sah masih bisa terus beroperasi. Namun, setelah aturan baru mulai ditegakkan, setiap pembaruan lisensi atau toko baru harus mematuhi kriteria yang ada.
Akibatnya, toko-toko pinggir jalan yang menjual ganja untuk hiburan maupun wisata secara bebas pun mulai tutup gerai karena tidak mampu memenuhi standar medis baru yang ditetapkan.
Menurut data resmi, per 28 Desember 2025 tercatat ada 18.433 bisnis ganja yang beroperasi secara nasional di sana. Sementara itu, pada tahun 2025 ada 8.636 lisensi toko ganja yang berakhir.
Namun, hanya ada 1.339 toko atau sekitar 15,5 persen yang bisa memperbarui lisensi dan lanjut beroperasi lagi. Artinya, sebanyak 7.297 toko tidak mendapat pembaruan dan menyerah.
Kementerian Kesehatan melaporkan, ke depannya ada 4.587 toko yang lisensinya berakhir di tahun 2026 dan 5.210 menyusul pada tahun 2027.
Peraturan baru ini memberikan kriteria dan pembatasan terhadap fasilitas yang boleh menjual ganja. Perusahaan harus memenuhi syarat yaitu berdiri sebagai fasilitas medis, apotek, pengecer produk herbal, atau tempat kerja penyembuh tradisional.
Tempat berlisensi juga perlu memiliki properti sendiri atau memiliki hak untuk menempati properti hukum. Selain itu, tempat juga perlu memasang sistem penghilang bau dan asap agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.
Penyimpanan ganja harus dalam sebuah gudang dengan ukuran yang mencukupi, ganja pun disimpan rapi dan terpisah agar tidak terkontaminasi. Suhu dan kelembapan ruangan juga perlu diperhitungkan, terhindar dari matahari langsung dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai.
Ada pula aturan terkait standardisasi staf atau pekerja. Minimal setiap harinya ada satu staf yang bertugas tetapi dengan syarat telah menyelesaikan pelatihan yang disediakan oleh Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand.
Sejumlah aturan baru yang ketat ini membuat banyak toko ganja yang lisensinya sudah berakhir tak mampu untuk lanjut lagi.
Selama masa transisi, toko yang masih punya lisensi masih bisa beroperasi sampai masa berlakunya berakhir. Namun, ketika izinnya habis, mereka tidak bisa memperpanjang kecuali mengubah tokonya menjadi fasilitas medis dan mengikuti aturan baru yang berlaku.
Meskipun penjualan ganja di Thailand merosot karena hal ini, tetapi pemerintah menjamin pasien yang membutuhkan ganja untuk pengobatan tidak akan kekurangan stok.
"Pasien yang menggunakan ganja untuk pengobatan tentu tidak akan menghadapi kelangkaan," ujar Pattana.
(fef/ana/fef)[Gambas:Video CNN]