Lebih dari 4.000 Ibu Hamil Meninggal Setiap Tahun di Indonesia
Angka kematian ibu hamil di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Data kesehatan menunjukkan lebih dari 4.100 ibu hamil meninggal dunia setiap tahunnya, sementara jutaan anak juga masih mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk.
Fakta tersebut diungkap dalam forum peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta pada Selasa. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Prof. Adi Utarini, menyebut angka tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan.
"Kalau kita melihat dalam satu jam, itu ada satu ibu hamil meninggal dan empat bayi serta balita juga meninggal. Ini tentu fakta yang memprihatinkan," kata Adi dalam keterangannya dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, angka tersebut setara dengan lebih dari 33 ribu kematian bayi dan balita setiap tahun, atau sekitar empat kematian setiap jamnya. Kondisi ini mencerminkan masih ada kesenjangan terkait akses terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi perempuan.
Menurut Adi, kematian ibu dan anak sering kali berkaitan dengan faktor yang sebenarnya dapat dicegah. Mulai dari keterlambatan penanganan medis, akses layanan kesehatan yang terbatas, hingga ketimpangan kualitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Kekerasan terhadap anak masih tinggi
Selain persoalan kesehatan ibu, isu perlindungan anak juga menjadi sorotan. Data pemerintah menunjukkan sekitar 50,78 persen anak usia 13-17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka.
Sementara itu, sekitar 33,64 persen anak dilaporkan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Angka kekerasan terhadap perempuan juga masih cukup tinggi. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 12-64 tahun tercatat sebesar 6,6 persen pada 2024. Meski menurun dibandingkan 9,4 persen pada 2018, pemerintah menilai angka tersebut tetap memerlukan perhatian serius.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan ada beberapa faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Analisa pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pola asuh, yang ketiga karena pengaruh gadget dan media sosial yang tidak digunakan secara bijaksana," ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang anak di bawah usia 16 tahun membuat akun media sosial secara mandiri.
Aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
Arifatul juga mengungkapkan bahwa sekitar 10 juta warga Indonesia saat ini mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi adalah ketergantungan terhadap gawai.
Untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, pemerintah meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai petugas lapangan dari kementerian dan lembaga di tingkat desa.
RBI merupakan transformasi dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dengan pendekatan kolaboratif. Program ini bertujuan menciptakan desa yang bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka stunting, serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.
Dalam implementasinya, RBI menghadirkan ruang aman di desa untuk berbagai kegiatan seperti kelas pengasuhan, diskusi komunitas, hingga edukasi parenting. Program ini juga mendorong pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi perempuan.
Saat ini RBI telah diterapkan di tujuh titik di Indonesia. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun sebanyak 138 desa atau kelurahan dapat bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia.
"Ibarat lidi, mereka berada di pojok-pojok desa dan hanya fokus dengan pekerjaannya sendiri. Maka Ruang Bersama Indonesia ini kita ingin mengikat lidi-lidi ini menjadi satu kekuatan di tingkat desa," kata Arifatul.
Forum diskusi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Farid Nila Moeloek Society (FNM Society) bekerja sama dengan PT Takeda Innovative Medicines.
Melalui forum bertema "Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan", para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi serta mendorong kepemimpinan perempuan di bidang kesehatan masyarakat.
Pesan yang ingin disampaikan yakni investasi pada perempuan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga kunci bagi masa depan kesehatan masyarakat yang lebih baik.
(tis/tis)[Gambas:Video CNN]