Badan Perfilman Indonesia Yakin Tak 'Tabrakan' dengan Bekraf
CNN Indonesia
Kamis, 15 Des 2016 09:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sama-sama bergerak di dunia kreatif, Badan Perfilman Indonesia menegaskan tidak bertabrakan program dengan Badan Ekonomi Kreatif.
Ungkapan itu disampaikan Kemala Atmojo, Ketua BPI saat ditemui di Jakarta, pada Rabu (14/12).
Menurutnya, lembaga yang dibentuk sejak 2014 itu tidak akan bertabrakan fungsi dengan Bekraf yang juga tergolong baru dibentuk.
Kemala mengatakan, meski sama-sama menjadi lembaga pemerintah yang masih baru, BPI dan Bekraf seharusnya bisa bekerja sama dan membagi-bagi tugasnya agar tidak bertabrakan.
"Kan BPI baru (berdiri) tiga tahun, Bekraf juga baru. Seharusnya tidak tabrakan. Cuma sekarang kan masih serba baru, Bekraf juga anggarannya baru turun, sementara kami belum ada anggarannya. Jadi nanti bisa diadakan MoU (memorandum of understanding) dan segala macam," ujar dia saat ditemui CNNIndonesia.com di Gedung Film, Jakarta Selatan.
Kemala menuturkan, selama ini belum ada kerjasama proyek yang signifikan antara BPI dan Bekraf. Namun, Bekraf pernah membantu salah satu proses focus group discussion (FGD) yang dilakukan BPI beberapa waktu lalu.
Pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Juri Kritik Film Festival Film Indonesia 2004 ini memaparkan, sesuai Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, BPI memiliki tugas untuk menyelenggarakan festival film di dalam negeri, mengikuti festival di luar negeri, menyelenggarakan pekan film di luar negeri, dan mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing.
Selain itu, BPI juga harus ikut berperan dalam memberikan masukan untuk kemajuan perfilman, melakukan penelitian dan pengembangan perfilman, memberikan penghargaan, dan memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.
"Sejak dibentuk oleh Menteri Mari Elka Pangestu, BPI aktif dalam banyak pembahasan, menyampaikan pemikiran, supervisi beberapa kegiatan perfilman, dan membantu menyelenggarakan FFI," ujarnya.
Kemala mengimbuhkan, "Yang tidak banyak diketahui orang, kami juga banyak memberikan surat rekomendasi bagi insan perfilman yang berusaha mendapat beasiswa dan mengikuti ajang festival film di luar negeri. Banyak, tapi kami tidak gembar-gembor."
Ia pun mengeluhkan sangat minimnya dukungan dana dari pemerintah untuk BPI, sehingga menyebabkan lembaganya tidak bisa menggelar banyak kegiatan.
"Karena kami tidak punya uang, ya tidak bisa terlalu banyak (kegiatan). Mau pakai teori apa? Kalau orang mau jalan itu harus punya sarana dan prasarana. Makanya kami hanya melakukan yang bisa kami lakukan saja," katanya.
Karenanya, Kemala berharap agar ke depan pemerintah mau memberikan sokongan dana kepada BPI. Tak hanya itu, ia pun ingin agar lembaganya bisa mendapatkan pengurus yang tidak memiliki kepentingan apapun.
"Pengurusnya nanti harus yang benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa, benar-benar untuk perfilman nasional secara rasional. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dan tidak mudah diombang-ambing. Tapi saya percaya generasi sekarang, makin ke sini, orangnya makin pintar-pintar," ujarnya optimistis.
Ungkapan itu disampaikan Kemala Atmojo, Ketua BPI saat ditemui di Jakarta, pada Rabu (14/12).
Menurutnya, lembaga yang dibentuk sejak 2014 itu tidak akan bertabrakan fungsi dengan Bekraf yang juga tergolong baru dibentuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan BPI baru (berdiri) tiga tahun, Bekraf juga baru. Seharusnya tidak tabrakan. Cuma sekarang kan masih serba baru, Bekraf juga anggarannya baru turun, sementara kami belum ada anggarannya. Jadi nanti bisa diadakan MoU (memorandum of understanding) dan segala macam," ujar dia saat ditemui CNNIndonesia.com di Gedung Film, Jakarta Selatan.
Kemala menuturkan, selama ini belum ada kerjasama proyek yang signifikan antara BPI dan Bekraf. Namun, Bekraf pernah membantu salah satu proses focus group discussion (FGD) yang dilakukan BPI beberapa waktu lalu.
Pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Juri Kritik Film Festival Film Indonesia 2004 ini memaparkan, sesuai Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, BPI memiliki tugas untuk menyelenggarakan festival film di dalam negeri, mengikuti festival di luar negeri, menyelenggarakan pekan film di luar negeri, dan mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing.
Selain itu, BPI juga harus ikut berperan dalam memberikan masukan untuk kemajuan perfilman, melakukan penelitian dan pengembangan perfilman, memberikan penghargaan, dan memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.
"Sejak dibentuk oleh Menteri Mari Elka Pangestu, BPI aktif dalam banyak pembahasan, menyampaikan pemikiran, supervisi beberapa kegiatan perfilman, dan membantu menyelenggarakan FFI," ujarnya.
Kemala mengimbuhkan, "Yang tidak banyak diketahui orang, kami juga banyak memberikan surat rekomendasi bagi insan perfilman yang berusaha mendapat beasiswa dan mengikuti ajang festival film di luar negeri. Banyak, tapi kami tidak gembar-gembor."
Ia pun mengeluhkan sangat minimnya dukungan dana dari pemerintah untuk BPI, sehingga menyebabkan lembaganya tidak bisa menggelar banyak kegiatan.
"Karena kami tidak punya uang, ya tidak bisa terlalu banyak (kegiatan). Mau pakai teori apa? Kalau orang mau jalan itu harus punya sarana dan prasarana. Makanya kami hanya melakukan yang bisa kami lakukan saja," katanya.
Karenanya, Kemala berharap agar ke depan pemerintah mau memberikan sokongan dana kepada BPI. Tak hanya itu, ia pun ingin agar lembaganya bisa mendapatkan pengurus yang tidak memiliki kepentingan apapun.
"Pengurusnya nanti harus yang benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa, benar-benar untuk perfilman nasional secara rasional. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dan tidak mudah diombang-ambing. Tapi saya percaya generasi sekarang, makin ke sini, orangnya makin pintar-pintar," ujarnya optimistis.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK