Jakarta, CNN Indonesia -- Aktris senior Christine Hakim mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo soal harus dibuatnya film baru bertema PKI yang dapat lebih diterima generasi milenial.
Itu disampaikan Christine dalam sebuah acara perfilman di Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Katanya, film bertema sejarah lainnya pun sudah banyak yang dibuat dalam perspektif berbeda. Hanya saja, film dengan tema 1965 memang tak banyak karena temanya sensitif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira dulu pembuatan film G30S/PKI memang sempat kontroversial karena dibuat rezim pemerintahan Soeharto. Banyak yang beranggapan ada penyimpangan sejarah. Mudah-mudahan ini dengan Pak Jokowi yang netral bisa dan enggak ada salahnya [dibuat yang baru],” katanya.
Dia melanjutkan, "Kartini juga dibuat versi baru oleh Hanung, dulu dibuat Sjumandjaja. Itu sah-sah saja dari perspektif yang berbeda, karena setiap orang mempunyai penilaian yang subjektif terhadap tokoh sejarah itu."
Menurut Christine, sejarah termasuk soal peristiwa 1965 perlu dihidupkan, agar tidak hanya menjadi sebuah pustaka yang usang dan tidak menjadi suatu pembelajaran.
"Harus berpikir positif,
remake itu biasa. Coba berapa banyak film yang menceritakan tentang Presiden Kennedy. Umpama sejarah PKI mau diinikan [difilmkan] lagi dengan sutradara berbeda, sudut pandang berbeda, itu wajar saja. Jangan prejudice dulu, nanti rugi sendiri karena dengan begitu membuat wawasan kita jadi sempit," ujarnya.
Asal, aktris 50 tahun itu memberi syarat, produksi ulang film PKI dibuat dengan tujuan baik tanpa mendiskreditkan siapa pun dan fakta sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Enggak ada sesuatu yang aneh, Kartini saja dibuat ulang. Asal jangan dipolitisasi, yang penting itu adalah data-data sejarah bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah," katanya.
"Justru dengan dibuat lagi, bisa terbuka lagi fakta yang belum terungkap," tambah bintang film
Pasir Berbisik itu.
Ia bahkan bersedia jika diajak ikut bermain dalam film itu. "Jadi siapa ya tapi?" sambungnya, lalu tertawa.
Sebelumnya, pada Senin (18/9) kemarin, Presiden Jokowi tak menampik pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film
Penumpasan Pengkhinatan G30S/PKI. Hanya saja, menurut Jokowi perlu ada film baru yang dapat diterima generasi milenial.
Tujuannya agar generasi milenial mengetahui PKI dan bahaya komunisme.
"Akan lebih baik kalau ada versi yang lebih baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seperti dilansir dari laman Sekretariat Negara.
Rencana itu pun sudah didukung banyak pihak.