Babad Ratu Tanah Jawa

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Selasa, 01/01/2019 12:45 WIB
Sejarah Pemimpin Perempuan Pemimpin perempuan di Tanah Jawa sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. (Ilustrasi/Istockphoto/KristinaJovanovic)

Sejarah Pemimpin Perempuan

Anggapan bahwa perempuan lebih dari sekadar sigaraning nyawa atau garwa (belahan jiwa) kanca wingking (teman di belakang/dapur), isi-isining omah (pengisi rumah) dan pasangan seks belaka sebenarnya sudah ada jauh sebelum wacana GKR Mangkubumi naik takhta.

Shima jadi buktinya.

Mengutip buku Raja-Raja dan Istri-Istri Raja Di Tanah Jawa karya Krisna Bayu Adji, Shima bahkan bukan satu-satunya ratu di Tanah Jawa. Pada rezim lain, ada Ratu Sanjaya (717-160) serta Sri Isyana Tunggawijaya (947-991) pada Kerajaan Medang, Pramodawardhani pada Kerajaan Mataram (833-856), Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328 -1351) serta Prabu Stri Suhita (1427-1447) pada Kerajaan Majapahit. Kebanyakan pada masa kerajaan Hindu-Budha.


Dosen Sastra Jawa Universitas Indonesia Prapto Yuwono menganggap itu wajar karena agama Hindu dan Budha tak punya batasan jenis kelamin untuk pemimpin. Menurutnya itu berbeda dengan Islam yang lebih memprioritaskan laki-laki sebagai pemimpin.


"Kerajaan Majapahit hancur, konsep Hindu-Budha kemudian hancur karena agama Islam masuk, Kesultanan Demak meyerang. Islam tidak berkasta seperti Hindu-Budha sehingga menyebar lebih cepat," kata Prapto beberapa waktu lalu saat ditemui CNNIndonesia.com.

Namun sejarah tetap mencatat adanya ratu dalam Kesultanan Demak yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam dan pernah menguasai Jawa Tengah. Kalinyamat, putri Trenggana, pernah menjadi pemimpin. Ia menjadi Bupati Jepara, salah satu wilayah kekuasaan Demak.

[Gambas:Video CNN]

Kalinyamat menjadi bupati Jepara karena keadaan darurat. Suaminya, Raden Toyib, tewas di tangan Arya Penangsang. Ia lantas menggantikan menjadi bupati Jepara dari 1546 sampai 1579. Kalinyamat pun tak gagal sebagai pemimpin. Ia dikenal sebagai perempuan berani.

Ia bahkan tak pernah gentar melawan Portugis.


Kerajaan dengan konsep ajaran Islam semakin besar setelah kemunculan Kesultanan Mataram. Pada 1587, Danang Sutawijaya menyatakan Kesultanan Mataram sebagai kerajaan independen, tak lagi di bawah kendali Kerajaan Pajang.

Ia kemudian mendapat gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Gelar yang cukup panjang itu memiliki arti yang mendalam.

Panembahan yang berasal dari kata sembah berarti orang yang disembah. Senopati berarti penguasa sah di dunia. Ing Alaga berarti memiliki kuasa untuk memutuskan perdamaian atau peperangan, dapat diartikan pula sebagai panglima tertinggi.

Tiga dari lima kata terakhir dalam gelar itu diambil dari konsep Islam. Kata Sayid dapat diartikan orang yang dituakan atau guru, Panatagama dapat diartikan penata agama. Khalifatullah berarti wakil Allah, berasal dari kata khalifah yang berarti pemimpin.

Tak semua pemimpin Kesultanan Mataram menggunakan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah.

GKR Mangkubumi digadang-gadang menjadi sultanah pertama di Tanah Jawa.GKR Mangkubumi digadang-gadang menjadi sultanah pertama di Tanah Jawa. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Gelar tersebut baru berlanjut pada Amangkurat IV yang memimpin Kasunanan Kartasura, perubahan dari Kesultanan Mataram. Gelar itu terus berlanjut saat Kasunanan Kartasura pecah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

"Sejak itu perempuan mulai menjadi nomor dua dari laki-laki, tidak bisa berkuasa lagi. Raja itu penguasa dan harus laki-laki karena gelar khalifatullah. Dengan gelar itu raja juga sebagai pemimpin agama, dan itu harus laki-laki," kata Prapto.

Perempuan kembali menjadi garwa, kanca wingking, isi-isining omah dan pasangan seks. Belum lagi, sebagai istri ia harus rela dimadu bila ada raja yang ingin menikah lagi.

Meski begitu, perempuan Jawa tetap diagungkan sebagai istri dan ibu. Sosok perempuan yang agung juga diceritakan lewat pewayangan, seperti Kunti dan Drupadi.

Membuat posisi perempuan setara dengan laki-laki di Jawa seperti zaman dulu dirasa sulit. Jawa tidak akrab dengan pemikiran feminisme.


"Kalau kita lihat Kartini, saya kira tidak ada feminisme, karena Kartini hanya membuka cakrawala pikiran saja. Tidak keluar dari posisinya sebagai ibu rumah tangga, hanya membuka wawasan saja gitu. Jadi tidak ada feminisme," kata Prapto.

Kini, stereotipe itu bisa jadi akan segera berubah seiring dengan revolusi di Kesultanan Yogyakarta. (adp/rsa)
2 dari 2