Dawuh Raja Penggebrak Sejarah Kesultanan Yogyakarta

Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Selasa, 01/01/2019 14:16 WIB
Dawuh Raja Penggebrak Sejarah Kesultanan Yogyakarta Akan ada yang berubah dalam sejarah Keraton Yogyakarta sejak HB X mengeluarkan dawuhnya pada 2015 silam. (Ilustrasi/Istockphoto/uskarp)
Jakarta, CNN Indonesia -- "... Mendapat perintah untuk menetapkan putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya," kata Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X pada 5 Mei 2015 lalu.

Dawuh Raja itu bak tonggak baru dalam sejarah modern Kesultanan Yogyakarta. Untuk pertama kalinya gelar Mangkubumi diberikan kepada perempuan alih-alih laki-laki.

Secara harfiah, Mangkubumi berarti memangku bumi. Tanggung jawab yang berat.


Pemilik gelar Mangkubumi memang punya peran penting dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar itu setara dengan perdana menteri. Itu jabatan tertinggi di bawah raja. Ia bak pangeran (atau dalam hal ini putri) yang membantu raja memerintah kerajaan.


"Kalau Pembayun, tugas yang diberikan kepada saya itu tugas selaku anak tertua perempuan, jadi lebih ke internal. Tapi dengan nama Mangkubumi saya diberi tanggung jawab yang lebih, betugas untuk membantu Ngarsa Dalem (HB X)," kata GKR Mangkubumi menjelaskan, saat ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu di kompleks Keraton Yogyakarta. Ia juga jadi bertanggung jawab mengurusi eksternal.

Mangkubumi biasanya diberikan kepada pangeran yang akan naik takhta. HB X sendiri sempat menyandang gelar itu pada saat pendahulunya, HB IX masih hidup. Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur DIY itu lantas diangkat sebagai HB X pada 1989.

Sejauh sejarah mencatat, pemegang gelar Mangkubumi selama ini adalah laki-laki.

Selama ini pemilik gelar Mangkubumi adalah pangeran penerus takhta.Selama ini pemilik gelar Mangkubumi adalah pangeran penerus takhta. (Istockphoto/HildaWeges)
Maka ketika GKR Pembayun dianugerahi gelar itu, kontroversi merebak. Tak hanya dari masyarakat, tetapi juga keluarganya sendiri. Pemberian gelar itu diangap menyalahi adat dan paugeran-paugeran (aturan) Keraton. Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusuma, adik HB X, salah satu yang paling vokal menentang kakaknya.

Kepada CNNIndonesia.com GBPH Prabukusuma menceritakan, pemberian gelar Mangkubumi pada GKR Pembayun memercik konflik internal yang cukup panas. Ia mengklaim trah HB I sampai HB IX merasa sakit hati atas Sabda Raja dan Dawuh Raja yang menggebrak itu.

HB X sampai tak diundang dalam pertemuan trah HB I sampai HB IX yang setiap tahun diadakan pada bulan Syawal di Jakarta. Saudara-saudaranya sampai emosional.

"Saya bilang enggak perlu emosional. Ini memang perkara serius, tapi jangan emosional sampai merugikan diri sendiri," kata GBPH Prabukusuma.

GBPH Prabukusuma mengaku tidak ingin melakukan perlawanan apa pun, karena saat ini pihaknya sudah 'kalah' dari berbagai aspek. Trah HB I sampai HB IX sepakat tidak beraksi atas Sabda Raja dan Dawuh Raja sampai HB X wafat. Setelah itu baru mereka akan mengembalikan apa yang sudah diubah ke adat dan paugeran (aturan) Keraton.


Mereka bahkan berencana mengusir istri dan anak-anak HB X dari Keraton bila mediasi tidak berhasil. Pengusiran menurutnya semakin mungkin bila masyarakat Yogyakarta setuju. GBPH Prabukusuma sudah bertemu masyarakat yang 'gemas' saat ia berkunjung ke desa-desa.

HB X memang tak hanya menggebrak sejarah dengan memberikan gelar Mangkubumi pada perempuan. Ia juga mengejutkan dengan membuka kemungkinan akan ada raja perempuan pertama di Yogyakarta. Kemungkinan GKR Mangkubumi naik takhta semakin kuat setelah HB X menghilangkan beberapa gelar berkonsep Islam dalam gelar lengkapnya lewat Sabda Raja pada April 2015. Ia menghilangkan gelar Abdurrahman, Sayidin dan Khalifatullah.

Padahal gelar Khalifatullah--yang diartikan wakil Allah--dipakai sejak Panembahan Senopati menjadi Sultan Kesultanan Mataram. Gelar itu mempersempit kesempatan menjadi sultan dan pemimpin agama hanya untuk laki-laki. Begitu dihapus, perempuan berarti juga bisa jadi pemimpin.

Kesempatan semakin terbuka lebar ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY pada Agustus 2017.

huhuSri Sultan Hamengkubuwono X menghapus beberapa gelar sehingga memungkinkan adanya sultanah di Keraton Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Regina Safri)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat cagub dan cawagub Yogyakarta harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata 'istri' dalam aturan tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat bahwa raja dan Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki.

Namun Guru Besar Sejarah UGM Djoko Suryo menyampaikan pendapat yang berbeda. Menurutnya sejak dulu tidak ada aturan yang mengatakan pemimpin kerajaan harus laki-laki. Kalau pun selama ini kerajaan sering dipimpin laki-laki, itu karena situasi politik.

Kini saat perempuan maju di pemerintahan kerajaan, ia pun menilainya sebagai tuntutan zaman. Perempuan sudah dipandang setara dengan laki-laki. Keraton disebutnya perlu beradaptasi dengan itu. Kalau tidak, akan habis. Yang perlu dipahami, setiap perubahan pasti akan diikuti kontroversi. Menurutnya, itu sudah sering terjadi di kerajaan di Jawa.

"Perbedaan dalam keluarga, kakak-beradik, sudah biasa, apalagi sudah menyangkut masalah [penerus takhta], ini sudah biasa," kata Djoko saat diwawancara CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu di Yogyakarta.


Baginya, pemimpin perempuan dan laki-laki sama saja. Tinggal ubah saja sebutan gelarnya.

"Gelar yang sudah berlaku [untuk perempuan yang memimpin kesultanan] di tempat lain ya sultanah. Di Aceh lama juga sultanah. Sultanah bisa saja, tak masalah," katanya enteng.

Mangkubumi tak harus jadi sultan

Di sisi lain, 'oposisi' seperti GBPH Prabukusuma diam-diam masih punya keyakinan GKR Mangkubumi tidak naik takhta. Tak semua yang bergelar Mangkubumi otomatis menjadi raja saat orang tuanya wafat. Ia mencontohkan proses HB X menjadi sultan.

Ia masih harus melalui rapat dengan para tetua.

Kala itu, kata GBPH Prabukusuma, sekitar 40 hari setelah HB IX wafat diadakan rapat untuk menentukan siapa penerus takhta. Ia yang hadir saat itu mengingat, rapat diadakan di Gedong Kuning bersama tetua Keraton yang biasa dipanggil romo.

Naiknya Sri Sultan Hamengkubawono X menjadi raja ditentukan sebuah rapat dahulu.Naiknya Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi raja ditentukan sebuah rapat dahulu. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)
Romo Purbaya menjadi salah satu yang tertua dalam rapat itu.

Terpilih empat kandidat untuk menduduki posisi sultan: GBPH Hadikusuma, KGPH Mangkubumi (HB X), GBPH Prabukusuma dan GBPH Pakuningrat. GBPH Hadikusuma dinilai terlalu tua untuk menjadi sultan, sementara GBPH Prabukusuma dam GBPH Pakuningrat baru menikah. Keluarga menjadi fokus mereka saat itu. Dipilih lah KGPH Mangkubumi untuk naik takhta.

"Yang saya sampaikan itu sejarah, di mana saya bertanggung jawab atas pemilihan ini."

Karenanya setelah HB X wafat, ia akan menyerahkan soal siapa yang bakal menjadi sultan kepada rapat yang sama, yang juga dihadiri para tetua. (adp/rsa)