Jin BTS Diduga Berencana Tunda Wajib Militer Jadi 2021

Salah satu personel BTS, Kim Seok-jin, disinyalir berencana menunda keikutsertaan dalam wajib militer dari 2020 menjadi 2021.

Rencana ini terungkap dalam dokumen pendaftaran agensi yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment, untuk penawaran saham perdana (IPO) mereka pada Kamis (3/9).

"BTS terdiri dari anggota yang lahir antara 1992 dan 1997 yang diwajibkan untuk mendaftar sebagai tentara aktif," tulis Big Hit Entertainment membuka pernyataannya.

Sebagaimana dilansir AllKpop, pernyataan itu berlanjut, "Telah dinilai bahwa masih mungkin bagi anggota tertua, Kim Seok Jin (Jin), untuk menunda wajib militernya hingga akhir 2021, berdasarkan undang-undang dinas militer."

Persoalan wamil di antara personel BTS ini sempat menimbulkan pertanyaan hingga kontroversi. BTS sempat disebut-sebut bakal mendapatkan perlakuan istimewa untuk dibebaskan dari wamil karena prestasi mereka di kancah musik global.

Sekarang ini, Korsel dilaporkan sedang melakukan kajian untuk revisi aturan wajib militer. Dalam rancangan revisi tersebut, seniman budaya pop yang berkontribusi tinggi terhadap budaya dan ekonomi bisa masuk dalam daftar yang memenuhi syarat penundaan wamil.

Selain itu, aturan ini juga kelak memberi keringanan bagi mereka yang sedang mengikuti sekolah tinggi untuk bisa menunda tugas wamil.

Sebagaimana dilansir AllKpop, sejumlah anggota BTS saat ini terdaftar di program sekolah pascasarjana atau akan mendaftar di program pascasarjana.

Undang-undang dinas militer saat ini hanya mengizinkan penundaan wamil bagi siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tinggi, termasuk sekolah menengah, atau lembaga penelitian dan pelatihan yudisial, serta atlet berprestasi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, para personel tak memenuhi satu pun syarat untuk mendapatkan izin penundaan wajib militer.

Mengacu pada aturan itu, Jin sebenarnya harus segera masuk militer pada akhir tahun ini karena ia akan menginjak usia 28 tahun pada Desember mendatang.

Namun, ada laporan bahwa pemerintah dan partai berkuasa sudah menyelesaikan konsultasi tentang perubahan aturan wamil dan berencana mengusulkan revisi undang-undang ke anggota parlemen pada pekan ini.

Jika revisi itu disahkan segera, maka BTS berpeluang mendapat kompensasi penundaan. Namun, bukan berarti BTS terbebas dari kewajiban tersebut.