Asosiasi Desak Pemerintah Satu Pintu Izin Acara Skala Besar

Sejumlah asosiasi penyelenggara acara menagih penjelasan pemerintah mengenai izin menggelar acara di tengah pandemi virus corona. Hal itu mereka tagih saat bertemu Komisi X DPR pada Selasa (19/10).

Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid mengatakan salah satu hal yang mereka sampaikan dan tagih adalah mengenai perizinan satu pintu.

Ia menilai banyak pihak mengeluarkan pernyataan mengenai perizinan sejak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar.

"Tapi di lapangan banyak yang menolak. Kami minta proses dibuat satu pintu dan jelas. Sehingga kami di lapangan tidak bingung," kata Dino kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/10).

Ia bersama perwakilan sembilan asosiasi lainnya juga meminta sistem perizinan dibuat digital agar terkontrol dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perizinan dengan sistem digital bisa memangkas banyak administrasi yang tidak diperlukan.

"Kami minta pemerintah memperhatikan kami, yang paling penting adalah sistem perizinan yang jelas dan konkret. Tadi ASPERAPI potential loss selama pandemi ini mencapai Rp43 triliun. Itu baru pameran saja, belum musik dan lain-lain," katanya.

Lihat Juga : Syarat Masuk Bioskop Bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Lebih lanjut, Dino mengatakan pertemuan tersebut mendapat respons positif dari Komisi X. Mereka disebut akan memfasilitasi pertemuan virtual sejumlah asosiasi penyelenggara acara untuk membahas perizinan dengan kementerian serta lembaga terkait.

Beberapa lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil pertemuan promotor dan asosiasi lain bersama Komisi X DPR di sebelah...

Asosiasi Desak Pemerintah Satu Pintu Izin Acara Skala Besar

Ilustrasi konser. 10 asosiasi mendesak pemerintah satu pintu dalam menerbitkan izin acara berskala besar, seperti konser. Hal itu disampaikan saat bertemu Komisi X DPR. (Foto: Yvette de Wit/Unsplash)

Komisi X DPR memiliki ruang lingkup terkait pendidikan, riset, olahraga, serta kepariwisataan. Mereka juga mitra kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Dalam konteks kalau nanti ada Undang-Undang, kebijakan, dan aturan, kami ingin dilibatkan. Jadi, apa yang tertera dalam peraturan itu juga ada masukan dari pelaku industri acara yang bisa didukung eksekutif," kata Dino.

Dino Hamid mengatakan pertemuan tersebut dihadiri 10 asosiasi, seperti adalah Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI) dan Forum Backstagers Indonesia.

Terpisah, Ketua Komisi X Syaiful Huda yang menilai masalah perizinan penyelenggaraan acara sudah tidak bisa ditunda lagi.

"Semoga ini bisa kami follow up. Pertama adalah menyangkut soal perizinan. Tuntutan supaya pemerintah mengeluarkan izin (even) secepatnya akan menjadi tuntutan kita bersama," kata Huda dikutip dari situs resmi DPR.

Pada akhir September lalu, Menteri Johnny mengatakan pemerintah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, konferensi hingga konser musik meski pandemi Covid-19 belum usai. Izin akan diberikan asal protokol kesehatan dipatuhi.