Puan Tinjau Layanan Pasporisasi bagi WNI Overstay di Saudi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa negara akan memberi perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), di mana pun mereka berada.

Hal itu ditegaskan Puan saat melakukan peninjauan program pasporisasi di KJRI Jeddah, Arab Saudi yang memberi pelayanan pasporisasi bagi WNI hingga ke wilayah Thaif dan Madinah pada Rabu (7/12). Program pasporisasi ini dilaksanakan pada 10 Oktober sampai 10 Desember 2022.

Pasporasi merupakan program pelayanan pemberian paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang overstay di Arab Saudi, hasil kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM beserta Kementerian Luar Negeri. Selain di Jeddah, penerbitan paspor bagi WNI overstay di Arab Saudi juga berlangsung di KBRI Riyadh.

"Tugas konsitusional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tidak hanya berlaku di Tanah Air saja, tetapi di mana ada orang Indonesia, di situ negara harus hadir untuk melindungi," kata Puan.

Program pasporisasi digagas lantaran banyak WNI di Arab Saudi yang mengalami overstay, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akibat overstay, dokumen kewarganegaraan mereka jadi tidak berlaku.

Tujuan dari program pasporisasi adalah memberi kepastian hukum status kewarganegaran bagi WNI di Arab Saudi, juga membantu proses kepulangan WNI yang overstay. Sejauh ini, sebanyak 19.109 WNI yang mendaftarkan diri. Per 6 Desember 2022, sebanyak 14.033 WNI mendapat pelayanan pasporisasi.

Menurut KJRI Jeddah, setiap hari ada 30-60 orang di wilayah Jeddah yang terjaring petugas Saudi karena tidak berdokumen. Karena itu, Puan mengapresiasi program gotong royong Kemenkum HAM dan Kemenlu tersebut.

"Karena salah satu akibat dari overstay dan tidak punya paspor adalah bapak-ibu WNI tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua," kata Puan.

Lebih lanjut, dipaparkan bahwa pasporisasi memberi kesempatan pada WNI overstay untuk menerima bantuan sosial, membuka rekening di perwakilan perbankan Indonesia di Saudi, dan mengurus sekolah anak-anak. Pasporisasi juga membantu pendataan untuk pemilihan umum (pemilu) dan pendataan akurat jumlah WNI di Saudi, serta menjamin perlindungan dokumen WNI, khususnya PMI.

Selama tidak berdokumen kewarganegaraan, WNI yang overstay tidak bisa beraktivitas normal. Jika sakit, mereka tidak bisa ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dokumen. Dengan status stateless, para WNI tersebut juga tidak memiliki akses perbankan untuk transaksi keuangan.

Anak-anak WNI tanpa dokumen pun tidak bisa sekolah. WNI tak berdokumen juga memiliki daya tawar rendah ketika bekerja, serta rawan menjadi korban perdagangan manusia. Puan menambahkan, mereka tidak bisa keluar dari Saudi, termasuk tidak bisa pulang ke Indonesia.

Menurutnya, program pasporisasi membuat WNI bisa kembali ke Indonesia apabila hendak pulang.

"Ini penting, karena jangan sampai Bapak-Ibu tercabut dari akarnya yaitu Tanah air Indonesia. Memiliki paspor RI berarti memiliki identitas Indonesia. Jadi harus benar-benar menjadi orang Indonesia," jelas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Dengan adanya paspor, kata Puan, maka ada kepastian hukum status kewarganegaraan bagi WNI di Arab Saudi. Dengan begitu, WNI di Saudi tak lagi kesulitan terkait aktivitas yang membutuhkan dokumen kewarganegaraan.

"Kalau ada yang sakit jadi bisa ke rumah sakit karena bisa menunjukkan dokumennya. Kemudian bisa punya akses layanan perbankan untuk transaksi keuangan seperti mengirim uang ke keluarga di Indonesia, lalu anak-anak juga jadi bisa sekolah, serta makin terlindungi dari praktik trafficking," lanjutnya.

Puan berharap, program pasporisasi dapat memfasilitasi seluruh WNI di Arab Saudi yang membutuhkan kelengkapan dokumen kewarganegaraan.

"DPR RI berkomitmen untuk mendukung penuntasan program ini. Saat ini ada sekitar lebih dari 221 ribu WNI yang overstay dan membutuhkan paspor," katanya.

Secara khusus, Puan meminta Menkum HAM untuk terus melanjutkan program pasporisasi. Dengan begitu, tak ada lagi WNI yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

"Saya sebagai Ketua DPR akan terus mendorong dan membantu program ini. Ini program bagus banget, harus dilanjutkan," pesannya.

Pada kesempatan itu, Puan menyoroti tarif yang dikenakan dalam program pasporisasi. Untuk penerbitan paspor ini, WNI dikenakan biaya 100 riyal jika masih memiliki paspor lama namun kedaluwarsa. Jika paspor lama rusak, biaya penerbitan paspor seharga 250 riyal, dan apabila paspor hilang tarifnya jadi 390 riyal.

"Intinya warga senang. Tapi tadi ada yang minta harganya dimurahin. Kapasitasnya juga masih kurang banyak, tidak maksimal. Harus jadi evaluasi," pinta Puan.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan, sebenarnya harga yang dikenakan kepada pemohon paspor semua sama. Adapun masa berlaku paspor program pasporisasi ini adalah 10 tahun. Yasonna juga menyebut, program pasporisasi dilaksanakan tanpa ada program khusus dari Pemerintah Saudi.

"Program ini akan dilanjutkan terus sesuai permintaan dari Ketua DPR," kata Yasonna.

Didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz Ahmad dan Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono, Puan melihat dan mengecek proses pasporisasi di KJRI Jeddah. Mulai pendaftaran, verifikasi data diri WNI, hingga proses pembuatan paspor seperti pengambilan sidik jari dan foto diri.

Saat itu, Puan juga berbincang dengan WNI yang ditemui di lokasi terkait program pasporisasi. Salah satunya dengan Sayati binti Madawi. Tinggal di Jeddah selama 20 tahun, dia tak memegang paspor Indonesia sejak 2015. Lewat program pasporisasi, Sayati sekaligus mendaftarkan anaknya untuk dibuatkan paspor Indonesia.

"Minta tolong Ibu, supaya pembuatan paspor anak saya diperlancar. Katanya fotonya beda. Di paspor lama (yang sudah kedaluwarsa) masih kecil, sekarang anak saya sudah besar," kata Sayati kepada Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menjelaskan kepada Sayati untuk mengikuti proses pembuatan paspor bagi anaknya. Puan memastikan kebutuhan WNI akan dilayani secara maksimal.

"Ini makanya diverifikasi dulu ya dokumennya," tuturnya.

PMI lain yang bernama Ari Kusuma pun menyampaikan harapan agar pemberlakukan program pasporisasi diperpanjang.

"Waktunya terlalu singkat dan penerimaan paspor lama, mohon dipercepat," kata Ari yang telah bekerja di Saudi selama 15 tahun.

Kepada Puan, para pemohon paspor mengaku terbantu dengan program pasporisasi. Mereka menyatakan mengetahui informasi program pembuatan paspor Indonesia dari media sosial.

"Saya pesan kepada para petugas agar melayani WNI kita dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah memudahkan dan melindungi mereka. Jadi prosesnya harus rapi, mudah dimengerti, dan cepat," kata Puan.