Ahmad Dhani: EO Tak Izin Pakai Lagu Anggota AKSI Akan Disomasi

Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Ahmad Dhani mengancam bakal somasi promotor hingga event organizer (EO) apabila menggunakan lagu ciptaan anggota asosiasi tanpa izin dalam konser mereka.

Ancaman itu diungkapkan Dhani di tengah wacana skema pembayaran royalti secara langsung alias direct licensing yang diinisiasi AKSI.

Lihat Juga : Asosiasi Komposer Respons Tudingan LMKN Soal Keabsahan Direct License

Dhani juga menyebut ultimatum itu menjadi buntut atas sikap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diklaim tidak menyarankan direct licensing.

"Pernyataan LMKN itu tidak berpengaruh kepada kami sama sekali. Bahkan, lebih membuat kami bergerak lebih cepat untuk kami," ujar Dhani saat konferensi pers AKSI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/1).

"[AKSI] akan memberikan surat somasi kepada semua EO di Indonesia yang melalukan kegiatan konser dengan menggunakan lagu-lagu dari anggota kami tanpa izin," lanjutnya.

"Akan kami laporkan langsung ke polisi semuanya. Terutama EO yang kenal dengan saya, pasti mereka tahu saya serius," sambung Dhani.

[Gambas:Video CNN]

Pentolan Dewa 19 itu mengatakan ultimatum berlaku bagi semua promotor dan event organizer di Indonesia. Ia meminta para penyelenggara acara musik mengurus perizinan lisensi dan royalti lebih dulu sebelum menggelar acara.

Permintaan tersebut disebabkan musisi kerap membawakan cover lagu ciptaan orang lain di konser atau gig lainnya. Penampilan secara langsung itu tak jarang mengabaikan hak royalti, sehingga para komposer dan pencipta lagu asli merasa dirugikan.

Di sisi lain, pembayaran royalti ditegaskan menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan penyanyi yang membawakan lagu. Situasi tersebut menjadi landasan Dhani mengeluarkan ultimatum bagi promotor dan EO.

Lanjut ke sebelah...

Ia juga mengancam akan melaporkan promotor atau penyelenggara acara musik jika menampilkan lagu ciptaan anggota AKSI tanpa izin.

"Pokoknya semua event organizer di Indonesia yang menampilkan lagu dari komposer yang sudah bergabung dan sudah melakukan pakta integritas dengan AKSI, mereka semua harus minta izin ke AKSI," ujar Dhani.

"Kalau tidak ada surat izin dari AKSI, kami akan laporkan ke polisi. Terutama surat izin [lisensi] dari komposer yang tergabung di AKSI," lanjutnya.

"Kami akan laporkan ke polisi, kalau perlu di dalam konsernya kami langsung bawakan polisi, kita ringkus semuanya, EO, dan penyanyi," lanjut Dhani.

Lihat Juga : Perbedaan Bayar Royalti Musik secara Langsung dan Kolektif

Pernyataan itu muncul saat AKSI menyatakan bakal membuat aplikasi bernama Digital Direct License (DDL). Aplikasi itu akan dirilis sebagai solusi bagi pencipta lagu yang sulit mendapat royalti saat lagu ciptaannya dibawakan dalam konser musik oleh penyanyi lain.

AKSI menjelaskan aplikasi bernama Digital Direct License (DDL) itu akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sistem pengurusan izin kegiatan yang tengah disiapkan pemerintah.

"AKSI sedang mempersiapkan sebuah platform digital yang kami beri nama Digital Direct License (DDL)," ujar Ketum AKSI Piyu Padi Reborn dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/1).

"[DDL] nantinya akan diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS), yaitu sistem yang sedang digodok pemerintah untuk mengeluarkan izin keramaian untuk suatu acara berbasis digital," lanjut Piyu.

[Gambas:Infografis CNN]