Seleb Ikut Respons RUU TNI Jadi UU: Beneran Sah Nih?
Sejumlah selebritas dari berbagai bidang ikut menanggapi pengesahan perubahan Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (20/3).
Beberapa artis mengaku tak menyangka RUU TNI benar-benar disahkan, seperti vokalis .Feast, Baskara Putra. Penyanyi yang dikenal dengan moniker Hindia itu juga sempat mengimbau fan dan pengikutnya di media sosial untuk aktif menyebarkan peristiwa tersebut ke media luar negeri.
"Beneran sah nih?" tulis Baskara via X, Kamis (20/3).
"Penting: sebar footage dan keadaan hari ini ke jurnalis luar/internasional. Bombardir terus seharian penuh," sambungnya di cuitan lain.
YouTuber Andovi da Lopez juga turut merespons pengesahan ini dalam cuitan pribadinya. Ia membagikan kabar pengesahan RUU TNI sambil menyertakan emoji sedih.
Komentar lain datang dari Arie Kriting yang menuliskan refleksi hari ini via akun media sosial. Komika itu mengajak netizen mulai belajar menahan rasa kecewa agar tak lagi menderita.
"RUU TNI sudah sah," tulis Andovi via X.
"Tidak ada kabar buruk lagi hari ini. Kita sudah harus mulai belajar kebas jiwa. Agar perasaan tidak begitu menderita. Mungkin hanya itu caranya," ujar Arie Kriting.
Sementara itu, komedian Hifdzi Khoir justru bertanya-tanya soal pengesahan RUU TNI itu. Keputusan itu menimbulkan banyak pertanyaan dalam benaknya, seperti dampak terhadap TNI dan masyarakat luas.
CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada selebritas tersebut untuk mengutip unggahan mereka.
Pengesahan RUU TNI di rapat paripurna pada hari ini adalah buah dari pembahasan dan pengesahan di tingkat I saat rapat kerja Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa (18/3).
Delapan atau seluruh fraksi partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik.
Publik menyoroti poin perluasan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. Mereka menilai RUU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi angkatan bersenjata.
Kekhawatiran dwifungsi militer itu bangkit karena dalam RUU TNI ada pasal yang menambah jumlah kementerian/lembaga pemerintah bisa diisi TNI aktif.
Bersamaan dengan rapat paripurna, sejumlah koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen. Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU TNI.