Ge Pamungkas di Depan DPR: Bos! Kita Mau Bayar Pajak, Bukan Upeti

Sejumlah selebritas ikut turun mengikuti aksi demonstrasi yang dihelat di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin (1/9).

Berdasarkan pengamatan CNNIndonesia.com di lokasi, setidaknya terlihat Jovial da Lopez, Andovi da Lopez, Ferry Irwandi, serta Genrifinadi 'Ge' Pamungkas.

Lihat Juga : Ratusan Mahasiswa di Kupang Bawa Bendera One Piece, Kecam DPR

Dalam orasi di atas mobil komando, Ge Pamungkas menyampaikan bahwa aksi ini meminta pertanggungjawaban anggota DPR yang mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

"Kita semua berbeda-beda, tapi kita menginginkan satu! Kita menginginkan pertanggungjawaban bagi DPR yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat," kata Ge.

"Pajaknya naik, tunjangan juga naik. Bos! Kita mau bayar pajak, bukan upeti!" lanjut aktor dan komedian tersebut di atas mobil komando.

Andovi Da Lopez mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta pada Senin (1/9). (CNN Indonesia)

Kelompok mahasiswa dan pemuda kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada Senin (1/9).

Sekitar pukul 15.37 WIB, ada tiga mobil komando yang terparkir di depan Gedung DPR. Salah satunya adalah mahasiswa dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Massa menyatakan sikap Presiden Prabowo Subianto menemui ojol tak dapat menyelesaikan persoalan. Massa aksi meminta Prabowo memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi pengemudi ojol.

[Gambas:Instagram]

Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia bermula dari protes kebijakan tunjangan bagi anggota DPR, ditambah dengan sikap dan pernyataan anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap situasi rakyat Indonesia yang terhimpit ekonomi.

Tewasnya Affan Kurniawan kemudian membuat berbagai kelompok sipil menuntut reformasi kepolisian, pembentukan tim investigasi kematian Affan, tidak ada kriminalisasi demonstran, transparansi anggaran untuk anggota dewan, pemeriksaan anggota dewan yang bermasalah, pemecatan kepada kader partai yang tidak etis, dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Selain itu ada juga tuntutan untuk pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian tindakan represif oleh kepolisian dan penaatan SOP pengendalian massa, transparansi proses hukum terhadap pelanggaran HAM, hingga menuntut setop campur tangan militer dalam keamanan, dan upah layak untuk butuh serta pencegahan PHK massal.

Namun aksi ini dimanfaatkan sejumlah massa tak dikenal untuk memicu kerusuhan dan perusakan bangunan dan fasilitas publik di berbagai kota.

Presiden Prabowo pada 29 Agustus 2025 memberikan sejumlah pernyataan, mulai dari mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara damai, pelaku anarkisme dan penjarahan bisa ditindak tegas, meminta polisi dan tentara melindungi masyarakat, transparansi pelanggaran oleh polisi.

Kemudian ada penonaktifan anggota dewan yang membuat pernyataan keliru, pimpinan DPR mencabut tunjangan anggota dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pimpinan DPR akan mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog, serta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan.

Tak lama kemudian, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai setelah dianggap membuat masyarakat marah dengan pernyataan mereka, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, dan Adies Kadir dari Golkar.

[Gambas:Video CNN]