Ratusan Mahasiswa di Kupang Bawa Bendera One Piece, Kecam DPR

Aksi ratusan mahasiswa dari 12 elemen di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diwarnai dengan pengibaran bendera one piece, Senin (1/9).

Aksi pengibaran bendera one piece terjadi di depan gerbang masuk Kantor DPRD NTT.  Massa menuntut agar seluruh tunjangan DPR RI dihapuskan sehingga tidak ada kesenjangan dengan rakyat, khususnya para buruh yang bekerja dari pagi hingga malam.

"Seluruh tunjangan DPR harus batalkan semuanya, jangan mau makan uang dari pajak yang rakyat bayarkan," kata orator di atas mobil komando.

Lihat Juga : YLBHI Masih Mendata Jumlah Korban dan Orang yang Ditangkap Imbas Demo

Massa aksi juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri, Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo karena tidak mampu mengamankan jalannya aksi demonstrasi di beberapa daerah yang berujung tewasnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas mobil rantis Brimob.

"Mendesak Presiden mencopot Kapolri," kata seorang koordinator aksi saat membacakan tuntutan aliansi mahasiswa di hadapan Gubernur dan Forkopimda NTT yang di kantor DPRD NTT.

Massa aksi juga menyinggung kasus tewasnya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama yang tubuhnya penuh luka usai demo.

"Insiden tewasnya saudara Affan Kurniawan dan Rheza Pratama juga mengungkapkan makin memburuknya kualitas penegakam hukum dan penghormatan hak asasi manusia di tanah air," kata seorang mahasiswa.

Lihat Juga : Ada Unsur Pidana, Polisi Gelar Perkara Kasus Kematian Ojol Affan Besok

Massa aksi meminta agar aparat keamanan menghentikan tindakan represif terhadap massa aksi yang menggelar aksi demonstrasi. Massa aksi juga menuntut Prabowo bertanggungjawab atas seluruh peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air.

Mereka juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan aset dan menolak kenaikan tunjangan DPR RI.

Menanggapi tuntutan massa, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi massa aksi dari ratusan mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat.

"Kami akan teruskan seluruh tuntutan teman-teman ke pemerintah pusat," kata Melki.

Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko yang diminta massa aksi menjawab tuntutan menyampaikan bahwa pergantian Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

"(Pergantian Kapolri) tu hak prerogatif presiden," kata Rudi.