Christian adalah seorang promotor konser dan pembuat film dokumenter asal Jerman yang telah tinggal di Tiongkok selama 13 tahun mengungkapkan situasi itu.
"Kurang dari satu menit, pemilik tempat tersebut datang kepada saya dan mengatakan bahwa polisi telah memberitahunya bahwa semua konser dengan orang Jepang dibatalkan - dan tidak ada diskusi," kata Christian Petersen-Clausen.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
China memiliki sejarah menggunakan boikot budaya terhadap negara-negara lain sebagai bentuk pemaksaan ekonomi selama sengketa diplomatik.
Tidak ada band Kpop besar yang diizinkan tampil di negara tersebut sejak sengketa rudal THAAD pada 2016 antara kedua negara tetangga tersebut. K-drama dan produk budaya Korea lainnya masih berada di bawah larangan tidak resmi di platform China.
Semua bermula dari pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi yang berkaitan dengan Taiwan dan membuat China murka.
Awal November lalu di hadapan parlemen, Takaichi mengatakan serangan bersenjata terhadap Taiwan bisa jadi dasar Jepang mengerahkan pasukan sebagai bagian konsep pertahanan kolektif.
"Jika keadaan darurat di Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan militer, maka itu bisa dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang)," kata Takaichi pada Jumat (8/11), dikutip AFP.
Kementerian Luar Negeri China kemudian mendesak Takaichi menarik pernyataan dia.
"Pihak Jepang harus segera memperbaiki tindakan keliru itu dan menarik kembali pernyataan tak berdasar," kata juru bicara Kemlu China Lin Jian saat konferensi pers.
Namun, Takaichi ogah menarik kembali ucapan itu dan menegaskan sikap tersebut sesuai dengan prinsip Jepang.
Kini, China membawa permasalahan itu ke PBB. Mereka mengirimkan surat ke Sekjen PBB dan menyatakan China bakal membela diri sebagai langkah tegas atas campur tangan Jepang dalam "wilayahnya."
(chri)