Segudang Tugas Film Indonesia selepas Agak Laen 2 dan Jumbo Sukses

Perfilman Indonesia pada 2025 mencetak rekor baru, ada dua film Indonesia yang berhasil menyentuh 10 juta penonton, yakni Jumbo pada Juni 2025 dan Agak Laen Menyala Pantiku pada Desember 2025.

Namun di balik capaian tersebut, ada sederet tugas rumah yang mesti dibenahi dari ekosistem perfilman Indonesia seiring dengan jumlah produksi film dan penontonnya yang makin bertambah.

Lihat Juga : TILIKAN Ada yang Tak Sehat di Balik Kesuksesan Agak Laen 2 dan Jumbo

Menurut pengamat film Hikmat Darmawan, industri film Indonesia saat ini terjebak dalam sistem yang sebenarnya menghambat perkembangan kualitas perfilman nasional, seperti jumlah layar yang tidak bisa menampung jumlah produksi film, masalah kualitas film, hingga persoalan dominasi golongan tertentu.

"Sistem ini harus dibongkar karena pada akhirnya pasar akan merasa jenuh. Hal ini juga mengabaikan potensi pasar kita yang sangat besar dan beragam. Masyarakat kita itu beragam, namun film-filmnya justru diseragamkan," kata Hikmat saat berbincang dengan CNNIndonesia.com pada Jumat (2/1).

"Penyeragaman ini terjadi karena peran gatekeeper (penjaga gerbang), misalnya sulit untuk masuk ke jaringan bioskop besar... Alasan lainnya seperti bintang filmnya kurang terkenal, atau produsernya belum dikenal, dan lain sebagainya," bebernya.

"Secara hukum, film memang harus tetap diputar, namun undang-undang tidak menentukan kapan waktu pemutarannya. Akibatnya, ada film yang baru diputar setelah 3 hingga 6 tahun, yang tentu saja merugikan investor, terutama investor baru," kata Hikmat.

Ia menjelaskan mendapatkan jatah layar yang memadai untuk sebuah film di Indonesia belum tentu menghasilkan keuntungan atau impas produksi. Belum lagi dengan tuntutan peningkatan standar nilai produksi, pengembangan naskah, akuisisi kekayaan intelektual, dan sebagainya yang bisa menghabiskan miliaran rupiah.

"Kabarnya, standar biaya produksi yang dianggap layak sekarang mencapai Rp20 miliar. Namun, berapa banyak pendapatan yang harus diraih untuk mencapai BEP [break even point] jika biayanya sebesar itu?" kata Hikmat.

"Padahal di Korea Selatan, Hong Kong, Eropa, bahkan Amerika Serikat, banyak film dengan biaya di bawah itu yang mampu memenangkan penghargaan di festival film atau bahkan menjadi sukses besar yang tak terduga," lanjutnya.

Produsen film Indonesia juga kerap terjebak dalam pola repetitif atau pun latah mengikuti film yang pernah sukses sebelumnya sebagai cara cepat mendapatkan kesuksesan. Atau, mereka kerap terpaku dengan pandangan atau selera golongan tertentu yang dianggap 'mewakili' selera dari masyarakat Indonesia.

"Tampaknya industri kita masih didominasi oleh cara pandang atau paradigma produksi film yang berkiblat pada Hollywood. Tentu tidak salah jika seseorang memiliki selera tertentu saat menciptakan produknya," kata Hikmat.

"Namun masalahnya adalah, apakah pasar membangun sistem yang hanya memberi peluang pada kelompok tertentu, atau mencakup keberagaman masyarakat?"

"Padahal sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki selera estetika dan kebenarannya masing-masing. Semua itu membutuhkan wadah ekspresi yang tepat dan relevan dengan kenyataan hidup mereka," kata Hikmat.

"Jadi, saya rasa kita harus berhenti mengidentikkan kemajuan industri film Indonesia dengan kemajuan selera kelompok tertentu. Perjuangan kita bukan lagi soal perjuangan selera, melainkan perjuangan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik."

"Infrastruktur yang dimaksud adalah akses yang lebih luas, jumlah layar bioskop yang lebih banyak, serta sistem yang tidak dikuasai oleh satu atau dua pemain besar saja, dan perbaikan-perbaikan lainnya," katanya.

Terkait dengan keberadaan streaming sebagai alternatif ekshibisi selain bioskop, Hikmat merasa penayangan digital via internet belum memberikan kontribusi atau menjadi alternatif substansial bagi aliran pendapatan dalam sistem industri.

Kata Hikmat, hal itu terbukti saat pandemi, platform digital tidak mampu memberikan pemasukan sebesar yang diberikan bisnis ekshibisi pada industri film. Ia juga menilai layanan streaming hanya menguntungkan bagi rumah produksi tertentu saja.

"Namun, dari sisi pendapatan dari pelanggan secara keseluruhan, streaming belum mampu menggantikan model bisnis bioskop. Jadi, dinamika industri masih sangat bergantung pada bioskop," kata Hikmat.

Meski begitu, penambahan layar bioskop juga tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pebisnis jaringan bioskop, apalagi menggantungkan sepenuhnya kepada para pemain dominan. Hal itu dianggap Hikmat tidak akan efektif.

"Di sinilah peran pembuat kebijakan sangat diperlukan. Mereka harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mendampingi, memfasilitasi, dan menciptakan kebijakan serta program yang dapat membangun pasar yang lebih beragam, bukan sekadar mengulang model yang sudah ada," kata Hikmat.

Lihat Juga : KALEIDOSKOP 2025 Film-film Terbaik 2025 versi CNNIndonesia.com

"Model bisnis saat ini yang berfokus pada mal di kota-kota besar mungkin valid bagi pemain seperti XXI, tapi tidak merangkul semua potensi pasar. Kota-kota di tingkat kabupaten saat ini sedang mengalami urbanisasi dan membutuhkan pendekatan model bisnis yang berbeda dari yang ada sekarang."

"Pemerintah bisa melakukan intervensi melalui regulasi atau dukungan modal. Namun, jika dukungan tersebut kembali jatuh ke tangan pemain yang sama, hal itu tidak akan memperbaiki keadaan," kata Hikmat Darmawan.

"Sayangnya, kesadaran ini belum terbangun dalam ekosistem industri kita yang masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa nyaman dengan situasi saat ini," lanjutnya.

"Kita harus lebih banyak menyerap aspirasi dan kepentingan lokal, bahkan hingga tingkat kabupaten, untuk mendefinisikan bagaimana membangun pasar film Indonesia yang tepat dan inklusif."