Ukraina Akan Lebih Pro-Eropa

Kiev, CNN Indonesia -- Warga Ukraina diperkirakan akan memberi suara pada calon anggota parlemen yang pro-barat dan golongan nasionalis dalam pemilihan legislatif hari Minggu (26/10).

Parlemen yang berhaluan pro-barat dan nasionalis akan memberi mandat kepada Presiden Petro Poroshenko untuk mengakhiri konflik di wilayah timur negara itu, tetapi akan membuka ketegangan baru dalam hubungan dengan Rusia.

Pemilu legislatif ini adalah yang pertama dilaksanakan di Ukraina sejak aksi protes di jalanan tahun lalu membuat Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia menyingkirkan diri dan mendorong kepemimpinan pro-Eropa di tangan Poroshenko.

Hasil pemilu ini diperkirakan mengubah kelompok politik yang mendukung konglomerat berusia 49 tahun ini menjadi kekuatan besar di parlemen yang beranggotakan 450 orang, sehingga Poroshenko akan mendapat mandat untuk menerapkan rencana perdamaian di timur dan melakukan reformasi besar-besaran seperti yang diminta oleh Uni Eropa.

Dalam pidato di televisi Sabtu (25/10), Poroshenko mengatakan ingin ada satu kelompok mayoritas dalam parlemen agar bisa membuat undang-undang yang mendukung agenda pro-Eropa dan memisahkan diri dari ikatan sejarah dengan Uni Soviet.

“Tanpa mayoritas di parlemen, program-program presiden…akan hanya menjadi rencana,” ujarnya.

Pengaruh pro-Rusia yang semakin kecil dan agenda integrasi ke Eropa yang leibih kuat, parlemen ini akan menjadi yang paling radikal sejak Ukraina mendapatkan kemerdekaan pada 1991.

Polisi dan tentara dikerahkan untuk menjaga kantor partai dan TPS karena ancaman serangan 'teroris'. (Reuters/Vasily Fedosenko)

Semangat terhadap Ukraina bersatu ini akan menimbulkan ketegangan baru dengan Rusia yang dituduh oleh pemimpin Kiev mendukung pemberontak dialam konflik yang telah menewaskan lebih dari 3.700 orang dan menghancurkan perekonomian negara itu.

Perseteruan mengenai penetapan harga gas dengan rusia, yang berpotensi mengganggu pasok gas ke negara-negara Uni Eropa yang melewati Ukraina, juga belum terpecahkan meski Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu dengan Poroshenko.

Poroshenko memutuskan untuk mengadakan pemilu tiba-tiba ini untuk menyingkirkan pendukung setia Yanukovich dan mendapatkan legitimasi lebih jauh terhadap haluan yang pro-Eropa.

Aksi protes tahun lalu didukung oleh negara-negara Barat tetapi dikecam oleh Rusia yang menganggapnya sebagai kudeta setelah Yanukovich tersingkir.

Sebulan kemudian, Rusia merebut Krimea dan pemberontakan separatis yang didukung Rusia, terjadi di wilayah industri di Ukraina Timur.

Krisis yang kemudian muncul dimana Amerika Serikat dan sekutu Baratnya menjatuhkan sanksi pada Rusia, merupakan yang terburuk antara Rusia dan Barat sejak Perang Dingin berakhir.

Membangun Koalisi

Dalam pemilihan legislatif kali ini hampir semua partai besar mengkampanyekan upaya memerangi korupsi dan mengakhiri konflik di Ukraina Timur tetapi mempertahankan wilayah itu di bawah kekuasaan Ukraina.

Lebih dari 60 ribu polisi akan dikerahkan menjaga tempat pemberian suara dan kantor pusat partai peserta pemilu setelah Perdana Menteri Arseny Yatseniuk memperingatkan kemungkinan serangan “teroris.”

Sebanyak 29 partai ikut dalam pemilu legislatif kali ini, meski sedikit yang diperkirakan memenuhi batas ambang suara sebanyak 5 persen untuk bisa memenangkan satu kursi parlemen.

Warga Crimea dan kota Donetsk tidak bisa memberi suara karena wilayah itu dikuasai Rusia dan pemberontak. (Reuters/Valentyn Ogirenko )

Sebagian besar partai peserta mencalonkan veteran perang dan pegiat aksi protes tahun lalu, sehingga peluang parlemen baru lebih patriatiok dan nasionalis menjadi besar.

TPS akan dibuka pada jam 8 pagi waktu setempat dan ditutup pada jam 8 malam.

Sekitar 2.000 pengamat internasional, termasuk 800 orang dari Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa, OSCE, akan ditempatkan di TPS-TPS.

Tentara pemerintah dan batalion sukarela di garis depan peperangan dengan separatis di wilayah timur bisa memberi suara mereka setelah dicapai satu kesepakatan khusus.

Tetapi ribuan warga di Crimea dan sebagaian wilayah timur yang dikuasai pemberontak tidak akan bisa mengikuti pemilu kali ini.

Para pemberontak yang menguasi kota-kota industri Donetsk dan Luhansk tidak mengindahkan pemilihan ini dan mengatakan akan mengadakan pemilu tandingan pada 2 November.

Poroshenko dan negara-negara Barat mengecam rencana itu dan menyebutnya ilegal.