Beijing, CNN Indonesia -- Tiongkok sedang mencari peluang untuk menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menargetkan aset ilegal yang dibawa keluar dari Tiongkok oleh pejabat korup.
Pernyataan itu dirilis oleh surat kabar lokal Tiongkok, Senin (29/12), sejalan dengan program pemerintah Xi Jinping memerangi korupsi.
Tiongkok telah bertekad untuk mengejar pencarian yang dijuluki Operasi "Fox Hunt" yang mengejar aset dari pejabat dan eksekutif korup di luar wilayah Tiongkok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun negara-negara Barat telah menolak keras menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan Tiongkok, karena khawatir tentang integritas sistem peradilan dan perlakuan negara itu terhadap narapidana.
Kelompok HAM mengatakan metode penyiksaan dan hukuman mati adalah hal yang umum digunakan oleh pihak berwenang Tiongkok dalam kasus-kasus korupsi.
Media China Daily mengatakan bank sentral Tiongkok, People’s Bank of China, sedang berbicara dengan Jaringan Kejahatan Finansial dari Kementerian Keuangan AS tentang penandatanganan kesepakatan yang menargetkan aset korupsi yang berada di Amerika Serikat.
Tiongkok juga mengatur kesepakatan serupa dengan Kanada, media pemerintah Tiongkok melaporkan bulan ini.
Bank sentral juga membidik kesepakatan dengan Australia, China Daily mengatakan, mengutip Zhang Xiaoming, wakil kepala departemen bantuan hukum dan urusan luar negeri Kementerian Keuangan Tiongkok.
"Setelah perjanjian dibuat, Tiongkok akan berbagi informasi intelijen dengan AS dan Australia, yang juga akan menawarkan informasi kepada lembaga penegak hukum mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Zhang.
"Setelah aparat penegak hukum di Amerika Serikat dan Australia mengidentifikasi dana ilegal, mereka segera akan memulai prosedur peradilan untuk membekukan dan menyita hasil kejahatan di negara mereka,” ujar Zhang.
Amerika Serikat, Kanada dan Australia adalah lokasi populer bagi pejabat korup Tiongkok untuk mentransfer aset mereka.
Namun Tiongkok tidak bisa mendapatkan aset tersebut kembali karena persoalan hukum, kata Zhang.
"Meskipun FBI atau polisi Australia telah melacak aset dan mengumpulkan cukup bukti untuk mengidentifikasi mereka sebagai keuntungan haram, mereka tidak dapat mengambil langkah cepat untuk membekukan dan menyita karena kurangnya perintah menahan aset dari pengadilan Tiogkok,” tambah Zhang.
Bulan ini, Tiongkok telah meminta Amerika Serikat untuk membantu melacak lebih dari 100 orang yang diduga melakukan korupsi.
Setidaknya 428 tersangka korupsi ditangkap di luar negeri pada awal Desember, sebagai bagian dari Operasi “Fox Hunt”.
Presiden Xi Jinping telah bersumpah untuk memerangi korupsi dari “lalat hingga harimau” sejak ia menjabat.