Hukuman Mati Indonesia Ditentang, Swiss Siap Jadi Penengah

Jakarta, CNN Indonesia -- Tegasnya hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengedar narkoba menuai kecaman dari masyarakat internasional. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Swiss, Didier Burkhalter, menyatakan kesiapan Swiss untuk menjadi penengah antara Indonesia dan pihak yang menentang.

Hal ini menjadi salah satu topik bahasan yang tersaji di meja diskusi dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, dengan Didier di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (16/3).

Usai menghadiri pertemuan, Didier menjabarkan bahwa dalam perbincangan tersebut, Retno menjelaskan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menumpas peredaran narkoba.

"Dalam masalah hukuman nati, saya telah berdiskusi dengan Menlu mengenai aspek hukum dari hukuman mati. Menlu mengatakan kepada saya mengenai keseriusan kejahatan narkoba di negara ini," ujar Didier sesaat setelah menghadiri pertemuan.

Pilihan Redaksi Ditawari Ongkos Penjara Bali Nine, Kemlu: Tak Ada Negosiasi Kemlu RI Terkejut Surat Dua Menlu Bocor ke Media Duo Bali Nine Menanti Alasan Jokowi Tolak Grasi

Usai berdiskusi dengan Retno, Didier mengaku paham akan ancaman kejahatan narkoba yang dihadapi oleh Indonesia. Kendati demikian, masih banyak pihak yang tidak mengerti ihwal bahaya narkoba bagi Indonesia.

Oleh karena itu, Didier akan mencoba menjembatani Indonesia dengan negara-negara yang mengecam Indonesia tersebut.

"Saya pikir penting bagi negara seperti Swiss untuk membangun jembatan antara opini-opini yang berbeda di dalam hal ini," ucap Didier.

Sementara itu, meskipun diterpa protes dari berbagai pihak, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa eksekusi mati akan tetap dilaksanakan. Namun, hingga saat ini Prasetyo enggan mengungkapkan waktu tepatnya.

“Ditekan seperti apapun, kami akan jalan terus. Ini konsistensi penegakan hukum dan kedaulatan negara,” ucapnya.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai siapa saja terpidana mati yang rencananya akan dieksekusi. Namun, Kejaksaan sebelumnya sudah membenarkan ada 11 terpidana mati kasus narkoba yang grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

Mereka di antaranya adalah warga Filipina Mary Jane Fiesta Veloso, dua warga Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, warga Perancis Serge Areski Atlaoui, warga asal Ghana Martin Anderson, warga Nigeria Raheem Agbaje Salami, warga Brasil Rodrigo Gularte, dan warga negara Indonesia Zainal Abidin. (ama)