Washington, CNN Indonesia -- Dukungan partai Demokrat terhadap pencalonan Hillary Clinton melemah ditengah kontroversi terkait penggunaan akun surat elektronik pribadi ketika menjadi menlu AS.
Namun, hasil survey yang dilakukan oleh kantor berita Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa untuk saat ini sebagian besar anggota partai Demokrat tetap mendukung kandidat presiden terkuat partai itu.
Survey ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas Clinton di kalangan anggota partai Demokrat turun sekitar 15 persen sejak pertengahan Februari, dan kurang dari 45 persen mengatakan akan tetap mendukungnya di minggu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, dukungan dari anggota partai Demokrat yang akan memberi suara dalam proses nominasi capres partai turun sedikit dalam periode yang sama.
Bahkan anggota partai, yang mengatakan secara pribadi tidak terpengaruh oleh kontroversi surat elektronik ini mengatakan peluang Clinton akan mengecil jika dia benar-benar mencalonkan diri sebagai kandidat presiden partai Demokrat dalam pemilu 2016.
Ahli strategis partai Demokrat Ben LaBolt, yang mantan jubir kampanye presiden Barack Obama 2012, mengatakan kontroversi surat elektronik itu menjadi “pengingat bagi kampanye Clinton untuk segera membangun satu organisasi,” dengan memperkerjakan ahli komunikasi politik yang bisa membela jejak rekamnya.
Hillary Clinton yang pernah mencalonkan diri pada 2008 tetapi kalah dari Obama, diperkirakan akan mengumumkan rencana memperebutkan kursi tertinggi di Gedung Putih pada awal April.
Mantan juru bicara kongres dan Departemen Kehakiman Brian Fallon, penasehat Gedung Putih Jennifer Palmieri dan Jesse Ferguson, yang pernah memegang bidang media dalam kampanye anggota kongres partai Demokrat, diperkirakan menjadi para pakar komunikiasi dalam kampanye Clinton ini.
“Partai Demokrat ingin agar Clinton mencalonkan dirinya dalam nominasi, dan dengan serangkaian pengumuman orang-orang dalam kampanyenya di sejumlah negara bagian ditengah lemahnya kompetisi, tampaknya dia memang akan melakukannya,” ujar LaBolt.
Jajak pendapat online yang diikuti oleh 2.128 responden dewasa antara 10 dan 17 Maret ini memperlihatkan bahwa warga Amerika, termasuk dua pertiga anggota partai Demokrat, mengatakan tahu kontroversi terkait keputusan Clinton mempergunakan alamat surat elektronik pribadi bukannya akun resmi yang dibuat pemerintah, dan juga server pribadi, ketika menjadi menteri Luar Negeri dari 2009 hingga 2013.
Lebih dari sepertiga anggota partai Demokrat dan 44 persen warga yang independen secara politik sepakat bahwa masalah surat elektronik ini berdampak negatif pada Clinton secara politik.
“Saya kagum dengan fakta bahwa dia memiliki kekuatan di berbagai bidang dan terus mendorong isu-isu yang diyakinininya, tetapi sayangnya saya memandang surat elektronik ini akan berdampak negatif,” ujar Patricia Peacock, dari Maine yang ikut dalam jajak pendapat itu.
Clinton mencoba mengecilkan tuduhan bahwa dia mempergunakan akun surat elektronik pribadi agar jejak rekamnya tidak bisa dibuka untuk publik, yang mendukung teori politik bahwa Clindon dan suaminya Bill, sering bersikap rahasia dan mencoba melanggar aturan.
Hillary Clinton mengatakan kepada wartawan di PBB bahwa dia mempergunakan akun surat elektronik pribadi untuk urusan kantor karena alasan kemudadahan, karena lebih mudah membawa satu alat.
Kantor Clinton mengatakan, tahun lalu dia telah menyerahkan salinan lebih dari 30 ribu surat elektronik resmi seperti yang diminta oleh Departemen Luar Negeri, tetapi tidak menyerahkan lebih dari 32 ribu email dan catatan pribadi.
Dokumen yang diserahkan itu termasuk 300 surat elektronik terkait serangan ke konsulat AS di Benghazi pada 2012 yang menewaskan duta besar AS dan tiga warga AS. Dokumen itu akhirnya diserahkan ke komite penyelidik kongres pimpinan partai Republik.
Panel kongres ini telah meminta surat elektronik Clinton lain dan menginginkan dia menghadiri dengar pendapat terkait masalah ini sebelum April.
(yns)