Jakarta, CNN Indonesia -- Media pro-pemerintah Tiongkok, Global Times mendesak Beijing untuk merespon tuduhan spionase Amerika Serikat terhadap enam warga Tiongkok. Dalam laporan editorialnya pada Kamis (21/5), Global Times juga menyebut Washington paranoid karena menuduh warga Tiongkok mencuri teknologi yang kerap digunakan dalam sistem militer.
"Kejahatan spionase adalah dakwaan yang paling sering disalahgunakan oleh Amerika," tulis Global Times dalam editorialnya, Kamis (21/5).
"Pada saat yang sama, kami berharap pemerintah Tiongkok dan instansi terkait yang terlibat dapat mengeluarkan respon yang diperlukan secepatnya terkait kasus mata-mata warga Tiongkok," tulis Global Times yang merupakan anak perusahaan harian Partai Komunis Rakyat Tiongkok yang pro-pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasus semacam ini menunjukkan bahwa AS menjadi paranoid tentang kebangkitan Tiongkok. Namun kesalahan berulang AS soal hal ini tidak membuat masyarakat Amerika introspeksi," tulis harian tersebut.
Departemen Kehakiman AS mendakwa enam warga Tiongkok atas tuduhan mata-mata ekonomi karena mencuri rahasia dari dua perusahaan pengembang teknologi yang sering digunakan dalam sistem militer.
Salah satu terdakwa, Professor Hao Zhang, ditangkap pada Sabtu (16/5) ketika baru mendarat dari Tiongkok. Sementara kelima orang lainnya diyakini masih berada di Tiongkok.
Jaksa penuntut AS juga mendakwa Wei Pang, profesor dan mantan pegawai Avago; serta Jinping Chen, profesor dan anggota dewan direksi ROFS Microsystems.
AS juga mendakwa Chong Zhou, mahasiswa pasca sarjana Universitas TIanjin dan disainer teknik ROFS Microsystem; Huisui Zhang yang merupakan mahasiswa seangkatan Pang dan Zhang; serta Zhao Gang, manajer ROFS Microsystems. Zhang dan dua profesor dari Universitas Tianjin dikenai dakwaan mencuri kode sumber dan informasi lain dari pembuat keping Avago Technologies Ltd dan Skyworks Solution Inc, tempat mereka berdua bekerja.
Dakwaan mengenai spionase ekonomi ini merupakan kali ketiga yang dijatuhkan AS terhadap warga Tiongkok. Kasus semacam ini dianggap sebagai pelanggaran keamanan nasional tingkat tinggi.
Pada Rabu (20/5), Kementerian Luar Negeri Tiongkok tengah memeriksa rincian kasus tersebut dan menyatakan Tiongkok sangat khawatir atas tuduhan tersebut. Namun ini saja, menurut Global Times, tidak cukup.
(ama/stu)