Myanmar Sepakat Tanggulangi Eksodus Ribuan Imigran Rohingya

Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Jumat, 22 Mei 2015 07:53 WIB
Pemerintah Myanmar sepakat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan eksodus ribuan etnis Rohingya dari negara itu.
Badan pengungsi PBB, UNHCR, pada awal bulan ini melaporkan bahwa terdapat sekitar 25 ribu imigran menggunakan jasa penyelundup manusia pada periode Januari dan Maret tahun ini. (Reuters/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar sepakat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan irregular movement atau eksodus ribuan etnis Rohingya dari Myanmar menuju negara tetangga di kawasan ASEAN. Kesepakatan ini merupakan salah satu hasil dari kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ke negara itu, Kamis (21/5) kemarin.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah solusi kepada Myanmar terkait kasus pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Aceh beberapa pekan ini. Hingga awal pekan lalu, jumlah imigran di Aceh telah mencapai 1.346 orang. Jumlah ini belum termasuk ratusan imigran yang terdampar di perairan Aceh pada Rabu (20/5) pagi.

"Tawaran Indonesia ditanggapi secara positif. Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah preventif (hulu) untuk mencegah irregular migrants," kata Retno dalam pesan singkat yang diterima CNN Indonesia, Jumat (22/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain langkah preventif, Retno menyatakan bahwa Myanmar juga sepakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di kawasan ASEAN, yang kerap menjadi faktor pendukung eksodus ribuan etnis Rohingya dari Myanmar.

Myanmar juga sepakat untuk melakukan kunjungan konsuler kepada etnis Rohingya di Aceh. "Pemerintah Myanmar akan segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para irregular migrants yang saat ini berada di Aceh," kata Retno.

Sementara Indonesia, lanjut Retno, siap bekerja sama dengan Myanamr untuk membangun negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif. Tawaran kerja sama ini disambut baik oleh Myanmar.

Kerja Sama Bilateral

Selain soal imigran, Indonesia dan Myanmar juga menyepakati sejumlah kerja sama bilateral, yakni di bidang perdagangan, pendidikan, dan kekonsuleran.

Di bidang kerja sama ekonomi, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan upaya guna mencapai target perdagangan sebesar US$1 milliar, atau sekitar Rp12,9 triliun pada tahun 2016. Retno juga menawarkan kerja sama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan Myanmar seperti kelapa sawit, pupuk dan alat-alat pertanian.

Kedua negara juga sepakat untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang people-to-people contact. Retno menyatakan Indonesia siap memberikan berbagai program pembangunan kapasitas dan pemberian beasiswa bagi Myanmar.

Dalam bidang kekonsuleran, Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin, menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah Indonesia dalam penanganan nelayan Myanmar pada kasus Benjina. Sebaliknya, Retno mengharapkan kerja sama yang serupa dalam penanganan 55 nelayan Indonesia yang masih berada dalam tahanan di Yangon.

Pada Rabu (20/5), Indonesia dan Malaysia sepakat menampung sementara para imigran yang masih terapung di lautan, hingga sekitar satu tahun, sembari meluncurkan upaya repatriasi atau menggembalikan para imigran ke negara asal. 

Badan pengungsi PBB, UNHCR, pada awal bulan ini melaporkan bahwa terdapat sekitar 25 ribu imigran menggunakan jasa penyelundup manusia pada periode Januari dan Maret tahun ini. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah imigran pada periode yang sama tahun 2014.


Pekan lalu, Retno memaparkan jumlah imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement telah mendekati angka 12 ribu jiwa. Kemenlu saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan UNHCR dan IOM soal status imigran tersebut.  (ama/ama)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER