Soal Rohingya, Myanmar Tidak Mau Disalahkan
Denny Armandhanu | CNN Indonesia
Jumat, 29 Mei 2015 15:50 WIB
Bangkok, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar menolak disalahkan dalam isu warga Rohingya yang kini juga menjadi masalah bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan oleh delegasi Myanmar dalam pertemuan 17 negara di Bangkok, membahas nasib pengungsi.
"Setiap negara memiliki tantangannya sendiri dan terkadang merupakan ranah domestik. Kalian tidak bisa menyalahkan negara kami dalam hal imigran ilegal yang datang dengan perahu," kata Htein Lin, kepala delegasi Myanmar, seperti dikutip Bangkok Post, Jumat (29/5).
Sepanjang pernyataannya, Lin tidak menyebutkan nama "Rohingya". Pemerintah Myanmar menolak mengakui eksistensi Rohingya sebagai etnis minoritas dan menyebut mereka dengan sebutan "Bengali" merujuk sebagai warga keturunan Bangladesh. Tanpa kewarganegaraan, Rohingya kerap menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi di Myanmar.
Pernyataan Htein untuk menjawab tudingan banyak negara, salah satunya Thailand, yang mengatakan bahwa permasalahan Rohingya harus diselesaikan dari akarnya, yaitu dari inisiatif pemerintah Myanmar.
"Akar permasalahan yang memotivasi orang-orang ini meninggalkan negaranya juga harus diselesaikan," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn.
Dalam pernyataannya delegasi lembaga pengungsi PBB, UNHCR, Volker Turk, juga mengatakan bahwa kunci permasalahan ini ada di tangan Myanmar dan mendesak negara itu untuk memberikan status warga negara terhadap 1,3 juta Rohingya.
"Mengatasi akar permasalahan eksodus ini membutuhkan tanggung jawab Myanmar terhadap seluruh rakyatnya. Memberikan kewarganegaraan adalah tujuan utama," kata Turk.
Htein menjawab tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa UNHCR berbicara tanpa data yang jelas. Dia mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang mengatakan kebanyakan manusia perahu adalah pekerja ilegal, bukan pencari suaka. Artinya, hanya segelintir Muslim Rohingya yang berada di kapal itu.
"PBB harus lebih banyak punya informasi," kata Htein.
Menurut dia, komentar Volker adalah bentuk "politisasi" dari kasus Rohingya. Dia berkeras bahwa ini adalah masalah dalam negeri dan menolak internasionalisasi kasus Rohingya. Sejak konflik antara Muslim Rohingya dan masyarakat Rakhine yang mayoritas Buddha tahun 2012, Myanmar menjadi sorotan dunia.
Saat ini ada sekitar 3.000 warga Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di Malaysia dan Indonesia. Hampir 1.000 warga Rohingya di antaranya kini berada di berbagai penampungan di Aceh.
Para delegasi sepakat bahwa situasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Terutama karena menurut PBB masih ada sekitar 2.600 pengungsi lainnya yang masih terkatung di lautan.
Thailand sebelumnya telah memberikan izin pesawat Amerika Serikat untuk masuk ke perairan mereka untuk mencari kapal para penghuni. (den)
"Setiap negara memiliki tantangannya sendiri dan terkadang merupakan ranah domestik. Kalian tidak bisa menyalahkan negara kami dalam hal imigran ilegal yang datang dengan perahu," kata Htein Lin, kepala delegasi Myanmar, seperti dikutip Bangkok Post, Jumat (29/5).
Sepanjang pernyataannya, Lin tidak menyebutkan nama "Rohingya". Pemerintah Myanmar menolak mengakui eksistensi Rohingya sebagai etnis minoritas dan menyebut mereka dengan sebutan "Bengali" merujuk sebagai warga keturunan Bangladesh. Tanpa kewarganegaraan, Rohingya kerap menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi di Myanmar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akar permasalahan yang memotivasi orang-orang ini meninggalkan negaranya juga harus diselesaikan," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn.
Dalam pernyataannya delegasi lembaga pengungsi PBB, UNHCR, Volker Turk, juga mengatakan bahwa kunci permasalahan ini ada di tangan Myanmar dan mendesak negara itu untuk memberikan status warga negara terhadap 1,3 juta Rohingya.
"Mengatasi akar permasalahan eksodus ini membutuhkan tanggung jawab Myanmar terhadap seluruh rakyatnya. Memberikan kewarganegaraan adalah tujuan utama," kata Turk.
Htein menjawab tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa UNHCR berbicara tanpa data yang jelas. Dia mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang mengatakan kebanyakan manusia perahu adalah pekerja ilegal, bukan pencari suaka. Artinya, hanya segelintir Muslim Rohingya yang berada di kapal itu.
"PBB harus lebih banyak punya informasi," kata Htein.
Menurut dia, komentar Volker adalah bentuk "politisasi" dari kasus Rohingya. Dia berkeras bahwa ini adalah masalah dalam negeri dan menolak internasionalisasi kasus Rohingya. Sejak konflik antara Muslim Rohingya dan masyarakat Rakhine yang mayoritas Buddha tahun 2012, Myanmar menjadi sorotan dunia.
Saat ini ada sekitar 3.000 warga Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di Malaysia dan Indonesia. Hampir 1.000 warga Rohingya di antaranya kini berada di berbagai penampungan di Aceh.
Para delegasi sepakat bahwa situasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Terutama karena menurut PBB masih ada sekitar 2.600 pengungsi lainnya yang masih terkatung di lautan.
Thailand sebelumnya telah memberikan izin pesawat Amerika Serikat untuk masuk ke perairan mereka untuk mencari kapal para penghuni. (den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK