Yunani Tunda Bayar Utang IMF, Pemilu Dadakan Mungkin Digelar
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Jumat, 05 Jun 2015 20:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Yunani menunda pembayaran pinjaman IMF pada Jumat (5/6). Langkah ini dapat berujung pada digelarnya pemilihan umum parlemen dadakan guna mencari kesepakatan yang lebih baik antara pemerintah Yunani dengan para pemberi pinjaman.
Meningkatkan taruhannya dalam negosiasi sengit dengan pemberi pinjaman internasional, Yunani memutuskan untuk menunda pembayaran sebesar 300 juta Euro, atau sekitar Rp4,4 triliun, suatu langkah yang sangat tidak biasa, namun tak serta merta menjadi sinyal bahwa negara ini berada dalam kondisi default, atau gagal bayar utang karena bangkrut.
Langkah yang mengejutkan ini diputuskan pada Kamis (4/6), hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, berdiskusi alot dengan para pemberi penjaman, yang menyinggung sejumlah kegagalan Tsipras, termasuk melambungnya pajak, maraknya privatisasi dan reformasi pensiun.
Langkah ini ditujukan untuk menghindari kebangkrutan, namun justru memicu kemarahan partai yang berkuasa Syriza. Wacana akan digelarnya pemilu parlemen dadakan pun mengemuka, yang dinilai dapat menjadi cara ampuh untuk mendapatkan legitimasi publik dan mencari cara untuk mengamankan lebih banyak uang.
Tenggat waktu pembayaran utang Yunani jatuh pada akhir Juni ini. Jika negara ini tidak juga mencapai kesepakatan untuk mengamankan uang tunai, maka Yunani terancam bangkrut.
Tsipras, yang terpilih pada Januari lalu berjanji untuk mengakhiri penghematan yang dilakukan negara ini sepanjang tahun. Tsipras dan partainya dijadwalkan untuk memberikan keterangan di hadapan parlemen terkait penundaan pembayaran utang ini, pada Jumat (5/6).
"Para pemberi pinjaman ingin menerapkan tindakan keras. Jika Tsipras dan partainya masih bersikap seperti ini, tak ada jalan lain kecuali pemilu," kata Wakil Menteri Keamanan Sosial, Dimitris Stratoulis, dikutip dari Reuters, Jumat (5/6).
Menteri Ekonomi Yunani, George Stathakis juga berharap negaranya tidak terdepak dari zona Eropa.
"Pemerintah kami memiliki mandat untuk tetap di berada di zona Eropa dan berupaya mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk mencoba mengubah ketentuan perjanjian yang kami miliki dengan para mitra Eropa," kata Stathakis.
"Yunani harus tetap dalam zona Eropa," ujar Stathakis menekankan.
Sementara, jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga ALCO pada Jumat (5/6) di situs Newsit menunjukkan bahwa tiga dari empat rakyat Yunani menginginkan negara ini tetap berada di zona Eropa yang berisi 19 negara. Jajak pendapat juga menunjukkan satu dari dua warga Yunani ingin pemerintahnya mencapai kesepakatan yang lebih baik.
Sebanyak 37 persen rakyat Yunani mendukung pemilihan umum dadakan untuk menyelesaikan kebuntuan ini.
"Kemungkinan terbesar adalah pemilihan umum dadakan jadi digelar," kata kepala lembaga ALCO, Costas Panagopoulos. (ama/ama)
Meningkatkan taruhannya dalam negosiasi sengit dengan pemberi pinjaman internasional, Yunani memutuskan untuk menunda pembayaran sebesar 300 juta Euro, atau sekitar Rp4,4 triliun, suatu langkah yang sangat tidak biasa, namun tak serta merta menjadi sinyal bahwa negara ini berada dalam kondisi default, atau gagal bayar utang karena bangkrut.
Langkah yang mengejutkan ini diputuskan pada Kamis (4/6), hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, berdiskusi alot dengan para pemberi penjaman, yang menyinggung sejumlah kegagalan Tsipras, termasuk melambungnya pajak, maraknya privatisasi dan reformasi pensiun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tenggat waktu pembayaran utang Yunani jatuh pada akhir Juni ini. Jika negara ini tidak juga mencapai kesepakatan untuk mengamankan uang tunai, maka Yunani terancam bangkrut.
Tsipras, yang terpilih pada Januari lalu berjanji untuk mengakhiri penghematan yang dilakukan negara ini sepanjang tahun. Tsipras dan partainya dijadwalkan untuk memberikan keterangan di hadapan parlemen terkait penundaan pembayaran utang ini, pada Jumat (5/6).
Menteri Ekonomi Yunani, George Stathakis juga berharap negaranya tidak terdepak dari zona Eropa.
"Pemerintah kami memiliki mandat untuk tetap di berada di zona Eropa dan berupaya mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk mencoba mengubah ketentuan perjanjian yang kami miliki dengan para mitra Eropa," kata Stathakis.
"Yunani harus tetap dalam zona Eropa," ujar Stathakis menekankan.
Sementara, jajak pendapat yang diterbitkan oleh lembaga ALCO pada Jumat (5/6) di situs Newsit menunjukkan bahwa tiga dari empat rakyat Yunani menginginkan negara ini tetap berada di zona Eropa yang berisi 19 negara. Jajak pendapat juga menunjukkan satu dari dua warga Yunani ingin pemerintahnya mencapai kesepakatan yang lebih baik.
Sebanyak 37 persen rakyat Yunani mendukung pemilihan umum dadakan untuk menyelesaikan kebuntuan ini.
"Kemungkinan terbesar adalah pemilihan umum dadakan jadi digelar," kata kepala lembaga ALCO, Costas Panagopoulos. (ama/ama)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK