Presiden Turki: Mustahil Berdamai dengan Militan Kurdi

Ankara, CNN Indonesia -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengaku upaya perdamaian dengan militan Kurdi saat ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Ia mendesak parlemen untuk melucuti hak imunitas politisi yang diketahui memiliki hubungan dengan militan Kurdi.

"Tidak mungkin bagi kami untuk terus melanjutkan proses perdamaian dengan mereka yang mengancam persatuan nasional dan persaudaraan kami," ujar Erdogan dalam konferensi pers di Ankara sebelum melakukan kunjungan resmi ke China, dikutip dari Reuters, Selasa (28/7).

Pilihan Redaksi Dokter Gigi AS Bunuh Singa Kesayangan Rakyat Zimbabwe Dokter AS Pembunuh Singa Cecil Dihujani Ancaman Mati PM Israel: Iran adalah Bahaya bagi Eropa Milisi Syiah: AS Tak Serius Perangi ISIS

Beberapa jam sebelum Erdogan melakukan konferensi pers, militer Turki telah meluncurkan serangan bom dari pesawat jet tempur F-16 terhadap militan Kurdi di Provinsi Sirnak, sebelah tenggara Turki yang berbatasan dengan Irak.

Sementara itu, serangan udara juga diluncurkan ke kamp militan Kurdi di utara Irak pada pekan lalu, menyusul rangkaian serangan terhadap polisi dan tentara Turki yang diduga dilakukan oleh kelompok militan ini.

Militan Kurdi pun merasa bahwa sejumlah serangan udara yang diluncurkan secara virtual ke wilayah-wilayah pejuang ISIS di Suriah membuat proses perdamaian antara Turki dan militan Kurdi sia-sia.

Sekutu Barat mengatakan mereka mengakui hak Turki untuk mempertahankan diri, tetapi juga mendesak anggota NATO untuk tidak membiarkan upaya perdamaian Turki dengan militan Kurdi runtuh. Meski menganggap militan Kurdi sebagai organisasi teroris, faktanya Washington tetap bergantung kepada pejuang Kurdi Suriah dalam pertempuran melawan ISIS di Suriah.

Pertemuan darurat NATO di Brussel pada Selasa menawarkan dukungan politik atas kampanye Turki di Irak dan Suriah. Erdogan memberi tanda bahwa Turki mungkin memiliki 'kewajiban' untuk menjadi pihak yang lebih terlibat.

Bagi sekutu NATO, Turki yang berbatasan dengan Iran, Irak dan Suriah, bertempur dalam konflik dalam negeri melawan Kurdi, seperti halnya ISIS, sebenarnya cukup memprihatinkan. Namun, bagi mayoritas Turki, pemberontak Kurdi masih menjadi ancaman utama keamanan nasional.

Besir Atalay, juru bicara Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP), mengatakan terlalu dini mendeklarasikan proses perdamaian saat ini. Ia mengungkapkan bahwa proses perdamaian bisa dilanjutkan jika 'elemen teroris' menurunkan senjata dan meninggalkan Turki.

"Ada stagnasi dalam mekanisme saat ini, tetapi ini akan mulai kembali ketika mereka pergi kalau niat tersebut muncul," ujarnya dalam konferensi pers di Ankara.

Spekulasi Politis

Erdogan telah mengenalkan reformasi tentatif mengenai hak-hak Kurdi untuk menangkal kecaman nasional.

Pada 2012, ia melakukan negosiasi dengan Partai Pekerja Turki (PKK) untuk mengakhiri pemberontakan militan Kurdi yang telah menewaskan 40 ribu orang sejak 1984. Gencatan senjata pun telah disepakati pada Maret 2013.

Akan tetapi, langkah Erdogan yang diperkirakan dapat menuai dukungan elektoral dari 20 persen populasi di Turki ini terbukti gagal.

Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro-Kurdi meraih 13 persen suara dalam pemilihan umum pada 7 Juni lalu, menghilangkan mayoritas AKP naungan Erdogan di parlemen untuk pertama kali sejak 2002.

Mayoritas Kurdi yakin bahwa dengan menghidupkan kembali konflik militan Kurdi, Erdogan sebenarnya sedang berupaya melemahkan dukungan HDP menjelang pemilu. Melalui survei, Erdogan bisa mendapatkan mayoritas yang ia cari untuk mengubah konstitusi dan memperkuat kekuasaannya.

"Ia mencoba meraih hasil yang gagal ia capai dalam sebuah kudeta politik pada pemilu 7 Juni. Itulah tujuan sebenarnya dari langkah-langkah yang ia ambil sekarang," bunyi pernyataan tertulis PKK.

PKK menuduh Erdogan mencoba 'menghancurkan' gerakan politik Kurdi untuk membangun sistem otoriter dan hegemonik.

Turki telah menutup seluruh partai politik Kurdi selama bertahun-tahun. Erdogan yang menuduh HDP berkaitan dengan PKK, mengatakan ia menentang penutupan partai ini, tetapi mendesak parlemen untuk mencabut hak imunitas politisi yang diketahui memiliki hubungan dengan kelompok teroris.

"Kami mengaku tidak memiliki kejahatan yang tak termaafkan. Satu-satunya kejahatan kami adalah memenangkan 13 persen suara," ujar ketua HDP, Selahattin Demirtas. (yns/yns)