China Minta Lembaga Akademis Promosikan Doktrin Komunis

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan China pada Kamis (15/10) meminta seluruh lembaga akademis untuk mempromosikan doktrin Partai Komunis melalui internet.

Diberitakan media China, Global Times, aturan baru dari kementerian ini merinci bahwa para guru harus menyuntikkan doktrin politik dalam jejaring sosial untuk mempromosikan nilai-nilai inti sosialis.

Tim pengajar diharuskan menggunakan bahasa yang ramah internet agar pandangan politik negara tersebut dapat diakses oleh generasi muda. Mereka juga harus mengidentifikasi, menangkal, dan mengkritik informasi berbahaya di internet.

Pilihan Redaksi Jumlah Miliarder di China Lebih Banyak Dibanding AS Pembelot Korut: Harus Bertepuk Tangan agar Tetap Hidup China Ingin Latihan Angkatan Laut dengan ASEAN

Pemerintah pun menjanjikan penghargaan berupa uang dan kenaikan jabatan bagi mereka yang sukses menjalankan program ini.

Keputusan ini dianggap sebagai upaya Partai Komunis untuk memasukkan ideologi politik ke dalam ruang-ruang kelas. Hal ini meningkatkan ketakutan atas semakin terbatasnya kebebasan akademis.

Kabar ini tersiar setelah Konferensi Marxisme Global tahunan digelar pada akhir pekan lalu di Universitas Peking. Festival besar-besaran tersebut dihelat untuk memodernisasi ideologi Partai Komunis agar dapat diterima.

Institusi rival Universitas Peking, Tsinghua, sebelumnya sudah meluncurkan kursus daring bertajuk Mao Zedong Thought bagi pelajar asing pada bulan lalu.

China memang sejak lama telah memberikan mandat kepada seluruh pelajar universitas untuk mengambil kelas edukasi politik. Para pengajar di kelas semacam itu pun diharuskan untuk mengikuti kursus setidaknya 24 jam dalam setahun.

Namun, masih banyak guru yang tak mengikuti kelas tersebut.

"Sayangnya, beberapa guru masih tidak mengikuti seminar-seminar itu. Untuk itu, sangat penting untuk mengatur batas minimal lamanya kursus untuk menjamin keikutsertaan mereka," ujar profesor Marxisme, Tan Zhongbao.

Sebelumnya, Presiden China, Xi Jinping, juga telah meminta Partai Komunis untuk meningkatkan kontrol terhadap universitas.

Sejak Xi menjabat pada 2012, beberapa analis mengatkan bahwa kebebasan akademis berangsur menurun. Beberapa profesor yang lantang bersuara dipecat atau dipenjara.

Menteri Pendidikan China mengatakan bahwa buku teks yang mempromosikan nilai-nilai Barat akan dilarang di semua universitas.

Namun, sebagian besar sektor universitas di China sudah mulai kehilangan ketertarikannya pada ideologi pemerintah.

"Semakin jelas bahwa pemikiran Marx tak lagi menjadi perhatian pelajar China," demikian kutipan pemberitaan di Global Times pada Mei. (ama)