Indonesia Belum Terima Dokumen Lengkap TPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahan agar rencana Indonesia untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) dapat dikaji secara mendalam. Namun hingga kini, pemerintah belum menerima dokumen lengkap TPP.

"Kami mengharapkan agar kami segera memperoleh dokumennya untuk kami pelajari. Ada satu tahapan yang harus kami lalui dahulu karena sekarang kita kan dokumennya belum ada," ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/11).

Menurut Retno, pemerintah memerlukan dokumen lengkap TPP dalam melakukan kajian. "Maka, kami minta agar dokumen itu bisa segera kami terima dengan utuh untuk dipelajari," katanya.

Pilihan Redaksi Fadli Zon: Jangan Sok Masuk TPP Kalau Urus Asap Tidak Bisa Pemerintah Kaji Rencana Gabung Trans Pacific Partnership Ingin Gabung TPP, Pemerintah Jamin Proteksi Industri Nasional

Rencana keikutsertaan Indonesia dalam TPP dianggap perlu dikaji secara mendalam. Pasalnya, TPP  merupakan kerangka hukum bagi kerja sama perdagangan bebas dan liberal di berbagai sektor ekonomi yang melibatkan 40 persen kekuatan ekonomi dunia dan 792 juta penduduk di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Mexico, Kanada, dan Selandia Baru.

"Jadi kajian mengenai TPP dikaji secara mendalam karena begitu kita bergabung dalam TPP tentunya daya saing kita harus kuat," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di kantornya, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu pekan lalu.

Pram menjelaskan, dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka negara akan menghadapi pasar yang sangat terbuka. "Jadi apakah nanti waktunya, kapan bergabungnya, dan apakah akan bergabung tentu perlu pengkajian yang sangat dalam," kata dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memastikan bahwa paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini bertujuan agar ada efisiensi dalam sistem ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai tempat ramah bagi investor. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pembangunan dan penguatan infrastruktur.

"Dengan demikian, kalau efisiensi kita sudah bisa lakukan, tentunya kita siap untuk bertarung dalam kompetisi pasar global, karena itu tidak bisa dihindari. Nanti di 2019, 2017, 2018 apalagi perbankan sudah semuanya sangat terbuka, ekonomi dunia akan sangat terbuka. Oleh karena itu, lebih baik kita memeprsiapkan sejak sekarang daripada nanti tertinggal," ujar dia.

Ketika bertemu dengan Obama, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi terbuka dan tak menutup kemungkinan untuk ikut serta dalam TPP. (stu)