Keputusan ini diambil setelah urusan keuangan dan tunjangan tentara terbengkalai lantaran kurangnya petugas administrasi membuat. Beberapa tentara bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah keuangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut sumber lainnya, masalah ini semakin menjadi karena Unit Bantuan Staf dan Personel (SPS) tak dianggap sebagai cabang pekerjaan yang diminati.
"Masalah ini menjadi sangat besar bagi kami hingga kami menawarkan imbalan. Ini bukan cabang pekerjaan paling diminati, jadi mungkin uang itu akan membantu," katanya.
Semua petugas sekretariat SPS sebenarnya merupakan tentara. Mereka berhubungan dengan 359 Unit Tentara di 46 negara untuk mengelola kebutuhan sehari-hari pasukan.
SPS sudah mengalami kesulitan perekrutan anggota baru selama beberapa tahun belakangan.
Secara keseluruhan, Korps Ajudan Jenderal (AGC) yang menaungi SPS membutuhkan 200 petugas sekretariat baru untuk menggantikan personel yang keluar atau dipindahtugaskan.
"Kami berharap uang tersebut dapat menarik tentara dari beberapa unit lain. Dalam jangka panjang, kami memburuhkan perekrutan lebih banyak orang yang memang mendaftar langsung ke unit kami," ujar sumber tersebut. (stu)