Yangon, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar menggelar pemilu paling demokratis untuk pertama kali dalam 25 tahun terakhir di negara itu pada Minggu, (8/11). Pemilu ini disebut sebagai titik penting perjalanan Myanmar dari kediktatoran militer menuju demokrasi.
Sebanyak 30 juta pemilih diperkirakan akan mengikuti pemilihan hari ini, untuk menetapkan anggota parlemen dari ribuan kandidat. Sayangnya, masih ada sekitar 4 juta orang yang tidak mendapat hak pilih, didominasi oleh kelompok minoritas Muslim.
Pemilu kali ini dikatakan yang paling bebas sejak tahun 1990, saat pemilu multi-partai pertama kali dilaksanakan. Saat itu, Aung San Suu Kyi pemimpin partai oposisi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, memenangkan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah junta saat itu menganulir hasil pemilu dan memenjarakan Suu Kyi selama 20 tahun di rumahnya. Suu Kyi dibebaskan tahun 2010 dan kembali ke kancah politik.
Diberitakan Reuters, NLD diprediksi menang besar dalam pemilu hari ini. Namun Suu Kyi tidak akan bisa menjadi presiden karena dia bersuamikan orang asing, larangan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah junta.
Di kota Yangon, warga berduyun-duyun mendatangi kotak suara. Ada semangat tersendiri dari warga Myanmar yang menginginkan perubahan.
"Saya melakukan peran kecil untuk perubahan, untuk bangkitnya demokrasi," kata Daw Myint, bekas guru di salah satu tempat pemungutan suara di Yangon.
Terdapat total sekitar 5.500 bilik suara di sekitar Yangon. Warga diminta untuk membubuhkan cap pada partai yang akan dipilih. Pemilu sendiri akan digelar sejak pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore.
Ada empat kertas suara yang harus dicap oleh para pemilih, yaitu untuk Pyithu Hluttaw (majelis rendah), Amyotha (majelis tinggi), perwakilan daerah, dan perwakilan etnis.
Anggota parlemen militerPartai Suu Kyi memang memiliki peluang besar untuk menguasai jumlah suara, namun sulit mengamankan kursi mayoritas di parlemen. Pasalnya, sepertiga kursi parlemen masih diperuntukkan bagi pejabat militer yang namanya otomatis terpilih tanpa ikut pemilu. Praktik ini disebut sebagai ganjalan proses demokrasi Myanmar yang masih setengah junta.
NLD setidaknya harus mendapatkan lebih dari dua per tiga dari kursi parlemen, baik sendirian atau berkoalisi dengan partai lain. Sementara partai berkuasa, Partai Serikat Pembangunan dan Solidaritas, USDP, akan lebih mudah membentuk koalisi di parlemen dengan sokongan dari para pejabat militer di dewan.
Dalam pidato jelang pemilu Jumat lalu, Presiden Thein Sein mengakui bahwa menyelenggarakan pemilu adalah sebuah tantangan namun tetap akan melaksanakannya dengan kredibel. Lebih dari 10 ribu pemantau dari berbagai negara akan memastikan janji Thein ini terpenuhi.
Keamanan ditingkatkan di seluruh negeri. Sebanyak 40 ribu pasukan masyarakat yang dilatih polisi diturunkan mengamankan TPS, dan beberapa restoran serta pasar di Yangon ditutup.
(den)