Jokowi Akan Sampaikan Indonesia Rentan Perubahan Iklim di KTT
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 27 Nov 2015 16:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjelaskan mengenai posisi strategis Indonesia sebagai salah satu paru dunia di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 (COP21) di Paris, Prancis.
Retno menjelaskan, dalam konferensi yang akan digelar pada 30 November hingga 11 Desember mendatang itu, Presiden akan menyampaikan pernyataannya selama tiga menit.
"Dalam pernyataan itu, tentunya kita akan menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah pemberian political support terhadap suksesnya negosiasi tersebut," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).
Retno menuturkan, Presiden akan menjelaskan mengenai posisi strategis negara, karena Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan terbesar.
"Tetapi, kita juga pada posisi yang secara geografis rentan terhadap perubahan iklim dengan adanya 17 ribu pulau, di antaranya adalah pulau-pulau kecil. Lebih dari 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari air, laut, dan sebagainya," katanya.
Kondisi geografis tersebut, imbuh Retno, membuat Indonesia rentan. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia juga masih memerlukan ruangan yang cukup untuk melakukan pembangunan ekonomi.
"Jadi semua posisi tersebut kita rangkum untuk disampaikan ke pertemuan tersebut dengan satu posisi Indonesia, komitmen Indonesia untuk menyukseskan," ujarnya.
Dia menjelaskan, salah satu komitmen Indonesia adalah menyerahkan Intended Nationally Determined Contributions (INDC).
Dalam perjanjian dengan Badan Perubahan Iklim PBB sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas buang hingga 29 persen pada 2020 mendatang. Namun hingga kini, Indonesia belum mencapai target.
"Kita telah menyerahkan INDC, kita sudah menyerahkan komitmen nasional yang dilakukan semua negara di mana Indonesia adalah itu pengurangan emisi 29 persen di bawah business as usual pada tahun 2030 dan dengan kerjasama internasional kita akan dapat mencapai 41 persen," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi akan mengangkat isu kebakaran lahan gambut pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015.
"Dalam setiap pertemuan dengan pemimpin-pemimpin tinggi dunia, Presiden selalu menyampaikan posisi Indonesia berkaitan dengan kebakaran lahan gambut. Karena kebakaran lahan gambut ini bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, sekarang ini sudah menjadi persoalan dunia," ujar Pram di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Pram memaparkan, Presiden akan mempresentasikan bahwa lahan yang terbakar bukan bagian permukaan, melainkan bagian dalam gambut, bahkan ada yang sampai 30 meter ke dalam. Tak hanya itu, Pram menuturkan, soal penurunan emisi karbon, Indonesia sepakat untuk menurunkan menjadi 29 persen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyampaikan, Indonesia mengharapkan dunia ikut memikirkan permasalahan kebakaran lahan gambut, alih-alih hanya menyalahkan dan menganggap Indonesia tidak bertindak apa-apa.
"Hutan kita itu dianggap sebagai paru-paru dunia, karena kan yang dianggap paru-paru dunia itu dua, Indonesia dan Brazil," katanya. (meg)
Retno menjelaskan, dalam konferensi yang akan digelar pada 30 November hingga 11 Desember mendatang itu, Presiden akan menyampaikan pernyataannya selama tiga menit.
"Dalam pernyataan itu, tentunya kita akan menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah pemberian political support terhadap suksesnya negosiasi tersebut," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi geografis tersebut, imbuh Retno, membuat Indonesia rentan. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia juga masih memerlukan ruangan yang cukup untuk melakukan pembangunan ekonomi.
"Jadi semua posisi tersebut kita rangkum untuk disampaikan ke pertemuan tersebut dengan satu posisi Indonesia, komitmen Indonesia untuk menyukseskan," ujarnya.
Dia menjelaskan, salah satu komitmen Indonesia adalah menyerahkan Intended Nationally Determined Contributions (INDC).
Dalam perjanjian dengan Badan Perubahan Iklim PBB sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas buang hingga 29 persen pada 2020 mendatang. Namun hingga kini, Indonesia belum mencapai target.
"Kita telah menyerahkan INDC, kita sudah menyerahkan komitmen nasional yang dilakukan semua negara di mana Indonesia adalah itu pengurangan emisi 29 persen di bawah business as usual pada tahun 2030 dan dengan kerjasama internasional kita akan dapat mencapai 41 persen," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi akan mengangkat isu kebakaran lahan gambut pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015.
"Dalam setiap pertemuan dengan pemimpin-pemimpin tinggi dunia, Presiden selalu menyampaikan posisi Indonesia berkaitan dengan kebakaran lahan gambut. Karena kebakaran lahan gambut ini bukan hanya menjadi persoalan Indonesia, sekarang ini sudah menjadi persoalan dunia," ujar Pram di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Pram memaparkan, Presiden akan mempresentasikan bahwa lahan yang terbakar bukan bagian permukaan, melainkan bagian dalam gambut, bahkan ada yang sampai 30 meter ke dalam. Tak hanya itu, Pram menuturkan, soal penurunan emisi karbon, Indonesia sepakat untuk menurunkan menjadi 29 persen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyampaikan, Indonesia mengharapkan dunia ikut memikirkan permasalahan kebakaran lahan gambut, alih-alih hanya menyalahkan dan menganggap Indonesia tidak bertindak apa-apa.
"Hutan kita itu dianggap sebagai paru-paru dunia, karena kan yang dianggap paru-paru dunia itu dua, Indonesia dan Brazil," katanya. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK