Langkahi Kongres, Obama Perketat Aturan Pengendalian Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Putih mengumumkan sejumlah langkah yang memperketat pengendalian senjata di Amerika Serikat pada awal pekan ini, tanpa persetujuan Kongres terlebih dahulu. Langkah ini mengharuskan para penjual senjata untuk memiliki lisensi, sementara para pembeli senjata harus menjalani pemeriksaan latar belakang.

Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak AS (ATF) kini sekarang akan mengharuskan penjual senjata di toko, pertunjukan senjata dan melalui internet harus memiliki lisensi dan melakukan pengecekan. ATF kini tengah menyelesaikan aturan yang mewajibkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata berbahaya dari sebuah lembaga, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Dalam konferensi pers, Obama mengumumkan sejumlah langkah tersebut ditetapkan menyatakan bahwa pihaknya konsisten dengan Amandemen Kedua dalam konstitusi AS, yang melindungi hak untuk memiliki senjata.

Pilihan Redaksi Suplai Senjata, Tetangga Penembak California Didakwa Di Hari Natal, 27 Orang Tewas Ditembak di AS Polisi AS Penembak Bocah Kulit Hitam Dinyatakan Tak Bersalah Demonstran Bersenjata Okupasi Gedung Federal AS

"[Sejumlah langkah] Ini bukan hanya rekomendasi yang baik dalam otoritas hukum dan cabang eksekutif, tapi juga didukung oleh mayoritas rakyat Amerika, termasuk para pemilik senjata," kata Obama dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Loretta Lynch dan penasihat lainnya, Senin (4/1).

Obama memicu badai politik dengan melangkahi Kongres dengan sejumlah lpangkah yang dapat memicu tantangan hukum. Partai Republik menyatakan Obama menyalahgunakan kekuasaannya.

Akibat pengetatan pengendalian senjata, saham perusahaan pembuat senjata, Smith & Wesson Holding Corp dan Sturm Ruger & Co Inc melonjak di pasar saham pada Senin (4/1), utamanya karena antisipasi penjualan senjata yang meningkat. Kondisi serupa juga terjadi ketika Gedung Putih akan menetapkan reformasi penjualan senjata.

Terhalang oleh kelambanan respon Kongres terhadap upaya pengetatan pengendalian senjata, dalam beberapa bulan terakhir Obama meminta para penasihatnya menemukan sejumlah langkah baru untuk memperketat pengedalian senjata, yang dapat diterapkan dengan menggunakan otoritas eksekutifnya. Ini dilakukan menyusul maraknya kasus penembakan massal di AS yang memicu kemarahan banyak pihak.

Gedung Putih telah menyusun proposal pengetatan pengendalian senjata sebelumnya, tetapi khawatir langkah itu akan ditentang di pengadilan dan sulit untuk ditegakkan.

Asosiasi Senapan Nasional, kelompok yang memperjuangkan hak kepemilikan senjata di AS, merupakan kelompok yang ditakuti dan dihormati di Washington karena kemampuannya memobilisasi pemilik senjata. Kongres belum menyetujui undang-undang pengendalian senjata sejak dekade 1990-an.

Jaksa Agung AS, Loretta Lynch menyatakan pemerintah tidak memiliki perkiraan jumlah warga yang akan terpengaruh oleh pengetatan pengendalian senjata ini.

Lynch menyatakan seseorang yang menjual satu atau dua buah senjata dapat disebut pemasok senjata. Namun, Lynch menyatakan bahwa warga yang memiliki hobi mengumpulkan dan mengoleksi senjata, dapat dikecualikan dari persyaratan pendaftaran senjata.

Obama mengatakan sejumlah langkah baru ini tidak akan mencegah penembakan massal atau tindak kejahatan lainnya, namun tetap berpotensi menyelamatkan nyawa warga yang tak bersalah. (ama)