Partai Republik Pertanyakan Pencairan Dana Iran

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang anggota parlemen AS dari Partai Republik meminta Menteri Luar Negeri John Kerry memberi penjelasan terkait klaim bahwa AS mencairkan dana Iran yang dibekukan untuk membebaskan sejumlah warga AS yang ditahan.

Pada 16 Januari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan berhasil mencapai kesepakatan atas pertikaian dengan Iran di Pengadilan Klaim Iran-AS, untuk mencairkan dana milik pemerintah Iran sebesar US400 juta yang dibekukan, ditambah bunga sebesar US$1,3 miliar. Dengan demikian total dana yang dibayar oleh AS mencapai US$1,7 miliar.

Pilihan Redaksi Iran dan AS Bertukar Tahanan Sanksi Iran Dicabut, Israel Minta Bantuan Tambahan dari AS Iran Protes Sanksi Baru dari Amerika

Ed Royce, ketua Komite Kebijakan Luar Negeri parlemen, menulis bahwa waktu pembayaran uang itu dan tidak adanya penjelasan pemerintah kepada Kongres “menimbulkan kekhawatiran bahwa pembayaran itu secara de facto adalah pembayaran ‘uang tebusan’ untuk membebaskan sandera AS.”

Royce memberi batas waktu hingga 17 Februari bagi Kerry untuk memberi informasi seperti daftar pejabat AS yang terlibat dalam perundingan kesepakatan pembayaran dengan Iran, kesepakatan pembebasan tahanan dan kesepakatan nuklir yang diumumkan Juli lalu.

Dia juga meminta analisa legal masalah itu, rincian waktu perundingan dan penjelasan terkait perhitungan bunga pembayaran.

Juru Bicara Deplu AS John Kirby mengatakan Kerry akan menjawab surat dari Ed Royce meski tidak menjelaskan lebih jauh.

“Kami mengonfirmasi telah menerim surat Ketua Komite Royce, dan seperti juga korespondensi dengan Kongres lainnya, kami akan menjawab sesuai aturan,” kata Kirby.

Belakangan ini, anggota DPR AS dari partai Republik, yang mengkritik keras kebijakan Iran Presiden Barack Obama, mempertanyakan pembayaran itu.

Tidak satupun anggota partai Republik mendukung kesepakatan nuklir Iran ketika Kongres mengkajinya tahun lalu.

Setelah pembayaran itu diumumkan, Obama mengatakan keputusan itu adalah alternatif terbaik karena jika menunggu keputusan legal bunga yang harus dibayar akan terus meningkat. (yns)