Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Suriah melalui kementerian luar negeri menyatakan menerima persyaratan kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh Amerika Serikat dan Rusia.
Dalam pernyataan itu, pemerintah Suriah akan menghentikan operasi bersenjata namun akan "melanjutkan upaya kontraterorisme" terhadap kelompok ISIS, al-Qaidah dan sejumlah kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan mereka.
"Untuk menjamin bahwa penghentian kekerasan akan dimulai pada tanggal yang telah ditetapkan, [yakni] Sabtu, 27 Februari, pemerintah Suriah siap untuk melanjutkan koordinasi dengan Rusia untuk menentukan daerah dan kelompok bersenjata yang termasuk dalam persyaratan gencatan senjata ini," bunyi pernyataan pemerintah Suriah yang dirilis pada Selasa (23/2).
Pemerintah Suriah juga menyatakan bahwa angkatan bersenjata Suriah berhak menanggapi setiap serangan dari kelompok-kelompok oposisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Senin (22/2) oleh Moskow dan Washington untuk memudahkan pemberian baantuan ke sejumlah wilayah yang terkepung. Gencatan senjata akan dimulai pada Sabtu (27/2) mendatang dan tidak termasuk serangan kepada militan ISIS dan Front al-Nusra.
Dengan berlakunya gencatan senjata, maka pemerintah Suriah dan pasukan sekutunya akan menghentikan serangan terhadap pasukan oposisi dan sebaliknya.
Serangan senjata yang dimaksud termasuk penembakan roket, mortir dan rudal.Namun, rencana gencatan senjata yang dilakukan AS dan Rusia meninggalkan tanda tanya, karena kedua negara memutuskan untuk tetap melakukan kontak senjata demi menghabisi keberadaan kelompok militan di Suriah.Mengingat fakta di lapangan bahwa banyaknya campuran pasukan pemberontak dan pergeseran garis depan yang kerap terjadi, para pakar memperkirakan gencatan senjata ini akan gagal.
Pasalnya, banyak kelompok pemberontak non-jihad yang memiliki hubungan operasional dengan afiliasi al-Qaidah di Suriah, Front al-Nusra, terutama di Suriah utara.
Menyusul pengumuman gencatan senjata ini, Presiden Suriah Bashar al-Assad juga menyatakan akan melangsungkan pemilihan parlemen pada 13 April mendatang. (ama/den)