China Bangun Pusat Peringatan Tsunami di Laut China Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala regulator maritim China mengungkapkan pihaknya tengah membangun pusat peringatan tsunami di Laut China Selatan. Langkah ini diduga dilakukan China untuk meningkatkan pengaruhnya di perairan yang disengketakan.

China mengklaim sebagian besar perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia dengan nilai perdangan yang melintasinya mencapai US$5 miliar per tahun. Perairan yang diduga kaya akan cadangan minyak dan gas ini juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Lihat juga: China akan Bentuk Pengadilan Maritim Internasional

Kepala Administrasi Laut Negara, Wang Hong memaparkan pusat peringatan tsunami ini tengah dibangun tetapi sudah memulai operasi awal.

"Kami sudah mulai mengeluarkan peringatan tsunami kepada masyarakat internasional, termasuk negara-negara di pinggiran Laut China Selatan," kata Wang, di sela-sela pertemuan tahunan parlemen China, Rabu (16/3).

"Kerja sama di Laut China Selatan merupakan salah satu fokus penting kami. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan sejumlah negara-negara [di sekitar] Laut China Selatan dan menciptakan perairan yang damai dan harmonis," kata Wang tanpa memberikan rincian sola lokasi pusat peringatan tsunami itu.

Lihat juga: China Akan Mulai Penerbangan Sipil di Pulau Sengketa

Klaim yang semakin tegas dari China di kawasan Laut China Selatan semakin meningkatkan ketegangan dengan sejumlah negara yang juga mengklaim perairan ini.

Beijing mengklaim bahwa operasinya di laut, termasuk reklamasi lahan pada terumbu karang dan sejulah pulau yang disengketakan, sebagian besar ditujukan untuk meningkatkan penelitian sipil, upaya pencarian dan penyelamatan maritim yang akan menguntungkan sejumlah negara lain.

China juga menyatakan berhak menempatkan "fasilitas pertahanan terbatas" di wilayahnya, menyusul laporan penempatan rudal darat-ke-udara di Pulau Woody yang disengketakan.

Militer AS menilai Beijing berusaha meningkatkan pengaruhnya di Laut China Selatan yang dikhawatirkan akan mengancam kebebasan navigasi untuk pelayaran internasional. (ama)